Presiden Jokowi Tanggapi Langsung Sorotan Amien Rais: Saya Tidak Punya Niat Untuk Menjabat 3 Periode
Semenjak Amien Rais melontarkan sorotan tentang signal Presiden Jokowi memperpanjang jabatan menjadi 3 periode, langsung menjadi perbincangan publik.
lihat foto
Amien curiga Presiden Jokowi akan mendorong adanya sidang MPR untuk melakukan perubahan terhadap dua pasal.
Satu di antara dua pasal itu, Amien mengatakan akan memberikan hak bagi presiden bisa dipilih tiga kali.
"Masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan sistem demokrasi monarki. Jadi masa jabatan presiden perlu tiga periode," kata Arief dalam pesannya kepada Tribunnews, Senin (15/3/2021).
Menurut Arief, masa jabatan dua periode itu hasil copy pastenya Amin Rais dari konstitusi Amerika Serikat.
"Padahal ya Amerika Serikat itu sangat berbeda landskap politiknya, keadaan masyarakatnya, kepartaiannya dengan di Indonesia," tambahnya
Akhirnya, lanjut Arief, pembatasan jabatan presiden untuk dua periode tidak cocok diterapkan di Indonesia dan malah akhirnya membuat pemerintahan yang dibentuk dari pemilu tidak efektif dan berdampak pada lambatnya pembangunan di Indonesia.
"Presiden terpilih sibuk dagang kebo dalam mengurus parpol parpol yang mengusungnya dan menyuburkan korupsi di pemerintahan," tambah Aried.
Dia pun mengingatkan bahwa dalam sejarah masyarakat Indonesia sudah terbiasa di pimpin oleh presiden dengan masa jabatan lebih dari dua periode.
"Sepanjang sang Raja dan keluarganya dan antek-antek tidak membuat rakyat susah maka rakyat tidak akan berontak atau ingin ganti raja," kata Arief.
"Sejak era demokratisasi dan jabatan presiden dua periode itu, jumlah utang Indonesia makin menumpuk dibandingkan dengan era Sukarno dan Suharto, dan tidak sebanding dengan kemajuan masyarakatnya," ucapnya.
Usul 8 Tahun
Mantan Kepala BIN Jenderal (Pur) AM Hendropriyono mengusulkan agar jabatan untuk presiden dan kepala daerah di Indonesia ditambah dari lima menjadi delapan tahun.
Hendropriyono beralasan, mahalnya biaya pemilihan umum yang kian naik dari periode ke periode menjadi salah satu dasar dari usulannya tersebut.
Selain itu, kata Hendropriyono, penambahan jabatan presiden menjadi delapan tahun juga untuk menghindari konflik antarpendukung seperti yang terjadi pasca-Pilpres 2019.
Dalam usulnya tersebut, Hendropriyono juga meminta agar presiden yang sudah menjabat delapan tahun tidak dapat lagi mencalonkan diri kembali.
