Salam Pos Kupang

Dualisme Kepemimpinan Partai Demokrat

KONGRES Luar Biasa Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum

Editor: Kanis Jehola
Dualisme Kepemimpinan Partai Demokrat
Dok POS-KUPANG.COM
Logo Pos Kupang

POS-KUPANG.COM - KONGRES Luar Biasa Partai Demokrat di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Kepala Staf Kepresidenan ini terpilih secara aklamasi.

Terpilihnya Moeldoko sesuai prediksi banyak pihak karena menjelang KLB mantan Panglima TNI tersebut terciduk bertemu dengan sejumlah elite dan kader Partai Demokrat.

Dengan adanya hasil KLB Sibolangit, maka telah terjadi dualisme kepemimpinan Partai Demokrat. Selain Moeldoko, ada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat berdasarkan hasil Kongres V pada 15 Maret 2020 lalu.

Baca juga: Bupati Manggarai Herybertus Tinjau Gedung Los Uji Kendaraan di Kelurahan Tenda

AHY diketahui sebagai anak Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kedua kubu mengklaim paling sah dan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Moeldoko terus bermanuver mencari dukungan pemerintah agar kepengurusannya mendapat legitimasi. Sementara AHY berupaya mempertahankan posisi dengan mendatangi lembaga negara menyerahkan dokumen, membuktikan bahwa dia yang paling sah sebagai ketua umum.

Baca juga: Komitmen Kadis Pendidikan NTT Selesaikan Masalah Lahan SMKN1 Buyasuri Lembata

Dinamika Partai Demokrat terus bergulir. Persoalan pun tidak sebatas pegelaran KLB dan legalitas kepengurusan. Ada problem ikutan, yaitu ancaman terhadap pengurus Partai Demokrat yang merupakan loyalis AHY.

Ancaman ini pertama kali diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman (BKH). Anggota Komisi III DPR RI dari NTT ini mengungkapkan keresahan yang dialami DPC Partai Demokrat kabupate/kota di seluruh Indonesia karena didatangi dan diancam intel polisi.

Sejumlah pengurus Partai Demokrat tingkat kabupaten/kota di NTT mengaku didatangi intel polisi. Kepada ketua DPC, polisi menanyakan kubu pendukung Moeldoko dan meminta surat keputusan (SK) kepengurusan.

Kita memahami tugas dan peran intelijen, yaitu mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan untuk mencapai tujuan.

Kedatangan intel polisi menemui pengurus Partai Demokrat dalam kaitannya dengan tugas dan fungsinya mengumpulkan informasi.

Namun apabila ada oknum intel polisi bersikap dan bertindak diluar koridor, termasuk mengancam pengurus, memanfaatkan situasi kisruh Partai Demokrat, maka harus disikapi dengan serius.

Kapolda NTT Irjen Lotharia Latif beserta Kapolres jajarannya perlu menelusuri perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan intel polisi. Jika terbukti maka harus diberi sanksi.

Di sisi lain, pengurus Partai Demokrat yang mendapat ancaman bisa melaporkan masalah tersebut kepada kepolisian untuk diproses.

Terkait dengan kemelut Partai Demokrat ini, kita memberi beberapa catatan. Pertama, kedua kubu dipersilahkan membuktikan legalitas kepengurusan berdasarkan AD/ART Partai Demokrat.

Kedua, pemerintah hendaknya jernih mencermati persoalan yang menimpa Partai Demokrat dengan berlandaskan aturan kepartaian dalam hal ini AD/ART serta undang-undang tentang partai politik. Pemerintah hendaknya tidak boleh mengintervensi apalagi memihak salah satu kubu. Jika ada intervensi maka itu sama saja pemerintah ikut andil menciptakan praktik buruk berdemokrasi.

Ketiga, kedua kubu perlu dimediasi untuk mencari solusi. Peran ini hendaknya dimainkan oleh pemerintah.

Keempat, apabila mediasi gagal maka jalan terakhir adalah menempuh upaya hukum. Kedua kubu bisa melaporkan masalah tersebut kepada aparat hukum untuk selanjutnya diproses. Apapun hasilnya kedua belah pihak harus legowo. *

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved