Menuju (Sakramen) Politik Ende

Menuju (Sakramen) Politik Ende

Oleh Steph Tupeng Witin
Penulis, Jurnalis, Penulis Buku “Politik Dusta di Bilik Kuasa” (JPIC OFM, 2018)

POS-KUPANG.COM - Lanskap politik lokal Ende yang terlecut dari kekosongan kursi wakil bupati, pasca meninggalnya Bupati Marsel Petu, terus saja diwarnai “tarik tambang” kepentingan partai koalisi tanpa kepastian.

Rakyat tidak tahu, kapan permainan elite partai koalisi ini mencapai kepastian? Publik hanya sekadar massa mengambang dalam bandul permainan kepentingan elite politik.

Suara rakyat yang menghendaki kepastian kompromi politik cerdas di ruang koalisi terpental tak berdaya di tangan arogansi segelintir elite partai haus kuasa meski minim integritas, kapasitas dan kapabilitas.

Lowongnya kursi wakil bupati Ende menjadi “bola muntah” yang dikelola elite koalisi agar mengakomodasi kepentingan jidat politiknya. Soal “kelola” model ini, bagi pimpinan dan sebagian anggota DPRD Ende saat ini bukanlah barang mewah.

Publik Ende tidak pernah boleh lupa akan pola permainan yang sama dalam kasus dugaan gratifikasi korupsi dana PDAM Ende yang berkasnya mungkin sudah melumut di laci Polres Ende. Demo dan tuntutan warga tidak terhitung lagi. Aktir-aktornya tetap eksis.

Ada tujuh anggota DPRD Ende kala itu. Heri Wadhi, Feri Taso dan Erik Rede-mengaku tidak terlibat tapi memimpin sidang paripurna-adalah prasasti dugaan kasus korupsi gratifikasi Kabupaten Ende (Steph Tupeng: 2018). Permainan “saling kelola” ini, salah satunya terbaca dalam pembagian kerja kasus gratifikasi suap PDAM Ende ini. Ada yang garong, ada yang pimpin paripurna.

Penguluran waktu kompromi politik cerdas (Meyer: 2008) di antara partai koalisi dalam konstelasi kursi wabup Ende yang kosong semakin membandangkan dugaan kuat ada kongkalikong dalam tubuh koalisi dimana masing-masing saling pegang kartu truf.

Drama klasik “saling kelola” sedang dimainkan. Mulai dari sutradara hingga pemain semuanya orang lama, ada yang terpaksa eksis di DPRD dan ada yang sembunyi tangan di tubuh partai.

Publik Ende mesti memiliki perspektif lain dalam membaca permainan politik kepentingan agar bersikap kritis dalam menentukan masa depan Ende. Jika tidak, proses politik akan disandera oleh permainan kepentingan elite wajah lama dengan memegang kartu truf masing-masing.

Publik Ende sepertinya sudah pasrah dan tidak peduli, mau ada wakil bupati atau pun tidak, karena sesungguhnya elite politik dan kepentingan lokal sudah menyandera hak demokrasi publik, serta lebih mempertontonkan permainan kepentingan.

Realitas politik Ende saat ini dalam berdemokrasi adalah lebih mudah mengatur 200 juta rakyat RI untuk bersepakat dalam pemberian suara di hari Pemilu ketimbang menanti 30 orang di DPRD Ende bersepakat menentukan sikap mengisi kursi lowong wakil bupati Ende yang lowong selama satu tahun ini.

Proses politik yang dipertontonkan tanpa risih saat ini, semuanya irasional dalam alur logika dan etika politik kasar, abal-abal dan awut-awutan. Irasionalitas politik ini membuat orang lupa diri, tidak sadar kemampuan dan buta kompetensi diri.

Gerombolan elite rakus kuasa ini akan berjuang agar wakil bupati itu berasal dari kalangan mereka sehingga mudah diatur dan gampang dikendalikan untuk memenuhi hasrat politik kepentingan yang tidak pernah terpuaskan.