Simak Pesan MenkumHAM Yasonna Laoly untuk SBY & AHY Soal Tudingan KLB Demokrat Manuver Moeldoko

Simak Pesan MenkumHAM Yasonna Laoly untuk SBY & AHY Soal Tudingan KLB Demokrat Manuver Moeldoko

POS-KUPANG.COM -- Gejolak Partai Demokrat pasca Kongres Luar Biasa (KLB) berlanjut.

Protes keras kubu SBY AHY kepada Kubu Moeldoko cs dilakukan dengan mengirim surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM).

Baca juga: Mahasiswa di Kupang Tewas di Tempat, Sepeda Motor Diduga Bersenggolan Dengan Mobil

Baca juga: Simak Ranking Terbaru UFC - Jan Blachowicz Naik 6 Posisi, Adesanya Melorot, Khabib Masih di Puncak

Baca juga: Kisah Rafael Ama Raya Lamabelawa, Penjual Bensin Eceran Kini Sukses Jadi Pengacara Muda

Laporan kubu SBY AHY telah diterima MenkumHAM Yasonna Laoly.

MenkumHAM Yasonna Laoly pun menanggapi laporan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dalam tanggapannya MenkumHAM Yasonna Laoly memberikan pesan menohok pada SBY AHY.

MenkumHAM Yasonna Laoly meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak menuding pemerintah terkait manuver Moeldoko.

Pernyataan itu, disampaikan Yasonna sebagai pesan untuk SBY melalui kader Partai Demokrat yang hadir di KemenkumHAM.

“Hanya saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin, saya pesan tolong Pak SBY dan jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begitu,” tegas Yasonna Laoly di Jakarta, Selasa 9 Maret 2021 dikutip dari kompas.com.

“Tunggu saja, kita objektif kok, jangan main serang yang tidak ada dasarnya yang berlaku itu supaya di catat itu saja,” lanjut Yasonna Laoly.

Menanggapi laporan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Yasonna mengatakan, dirinya sudah mendapatkan informasi dari Dirjen soal laporan tersebut.

“Soal Demokrat kan, Pak Ahy dan DPP Demokrat sudah datang ke Kementerian Hukum dan HAM kemarin, sudah diterima oleh dirjen, dirjen sudah melaporkan kepada saya,” kata Yasonna.

“Kalau dari segi kami, saat ini kami masih melihat masalah itu masih masalah internal Demokrat,” tambah Yasonna.

Yasonna menambahkan, penilaian tersebut masih menjadi perkara internal Partai Demokrat karena kelompok yang dikatakan KLB belum menyerahkan satu lembar apapun ke Kemenkum HAM.

“Nanti kalau KLB datang kita akan menilai semua secara sesuai dengan AD ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, itu yang penting,” tegasnya.

Sebelumnya, kemarin Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan sejumlah dokumen ke KemenkuHAM. AHY meminta KemenkumHAM tidak memberikan keabsahan bagi KLB yang digelas di Deli Serdang, Sumatera Utara, karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan AD/ART.

“Banyak sekali penipuan dan pengelabuan yang terjadi (di KLB Deli Serdang -red), kesimpangsiuran, bahwa yang hadir dalam KLB tersebut bukanlah pemilik suara yang sah,” ujarnya.

Data Manifest KLB Abal-abal

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang menunjuk Moeldoko menjadi Ketua Umum disebut menggunakan data manifest abal-abal.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Andika Permadi, seperti dikutip dari Kompas.com, Senin 8 Maret 2021.

“Awalnya ada informasinya perwakilan kami ada di sana. Namun, ternyata data di manifest kongres (Kongres Luar Biasa di Deli Serdang -red) abal-abal,” ungkap Andika.

Andika mengaku pernah diajak untuk terlibat dalam KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, oleh oknum Ketua DPC lainnya. Ajakan tersebut semakin menguat dua hari menjelang pelaksanaan KLB dengan iming-iming uang Rp 100 juta yang akan diberikan dalam dua tahap.

“Ada oknum ketua DPC Demokrat yang menawari ikut KLB dengan bayaran Rp 100 juta, dibayar Rp 30 juta sampai di Jakarta, kemudian dilunasi di Deli Serdang,” beber Andika.

Tak hanya itu, pihak KLB Partai Demokrat Tandingan juga memberi penawaran kepada dua orang di tingkat DPC meskipun bukan pemilik suara sah dalam KLB. Dengan catatan, sambung Andika, dua orang yang mewakili memiliki dan membawa surat mandat dari Ketua DPC.

Untuk yang datang dan membawa surat mandat dari Ketua DPC, Andika menuturkan KLB Partai Demokrat Tandingan menjanjikan uang Rp 50 juta per orang. Uang tersebut ditawarkan dengan tujuan untuk mendukung Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

“Saya tegaskan tidak ada pengurus DPC Partai Demokrat Pemalang yang ke Deli Serdang,” kata Andika.

Andika lebih lanjut mengatakan, dirinya dan kader Partai Demokrat di Pemalang masih solid mendukung AHY sebagai pemimpin Partai Demokrat. Selanjutnya, kata Andika, untuk menyikapi situasi yang terjadi, DPC Pemalang akan menggelar Rapat Koordinasi Cabang.

“Partai kami masih solid di bawah kepemimpinan AHY, bahkan Rakorcab akan digelar secepatnya untuk membahas masalah ini,” tegas Andika.

Seperti diberitakan, KLB Partai Demokrat Tandingan di Deli Serdang yang digelar 5 Maret 2021, telah membuat sejumlah perubahanan dalam struktur organisasi. Di antaranya adalah merubah Ketua Umum Partai Demokrat dari AHY menjadi Moeldoko.

Selain itu, KLB Partai Demokrat Tandingan juga menunjuk sejumlah kader yang sudah dipecat dalam kepemimpinan AHY masuk dalam struktur kepengurusan partai. Seperti halnya, Marzuki Alie, Jhoni Allen Marbun, dan Max Sopacua. (*)

Artikel ini telah tayang di tribunpontianak.co.id dengan judul https://pontianak.tribunnews.com/2021/03/09/pesan-menohok-menkumham-yasonna-laoly-pada-sby-ahy-soal-tudingan-klb-demokrat-manuver-moeldoko?page=all