Berita NTT Terkini
Gaji Belum Dibayar, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Kupang Tutup Kantor
Sebagai bentuk protesnya, beberapa pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Kupang, menutup kantor dinas perhubungan
POS-KUPANG.COM | KUPANG- Sebagai bentuk protesnya, beberapa pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Kupang, menutup kantor dinas perhubungan, Senin (8/3/2021). Penutupan itu dipicu beberapa gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada dinas tersebut belum terbayarkan.
Selain soal gaji, para pegawai juga mengaku kecewa karena adanya pemadaman listrik sejak Jumat (5/3/2021) lalu, lantaran pulsa listrik tak terisi.
Sekertaris Dinas Perhubungan Kota Kupang, Paul C. Amalo mengaku belum tahu persis motif penutupan kantor itu. Meski demikian, ia menduga hal itu terjadi karena persoalan pemadaman listrik dan gaji PTT dan PNS pada dinas tersebut yang belum terbayarkan.
• Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Lahan Hypermart, Mantan Sekda Kupang Bantah Jadi Panitia Lelang
"Indikasinya ada teman-teman PNS dan PTT terganggu. Mau absen, listrik padam, bagaimana mau lakukan tugas,' ujarnya kepada wartawan, Senin (8/3/2021).
Menurut dia, persoalan itu sebenarnya tidak bisa dibiarkan berlarut. Apalagi masalah listrik, menurut dia, dinas punya pos anggaran lain yang bisa digunakan sementara. Sayangnya, ia mengaku selaku kepala rumahtangga di dinas tersebut, semua kewenangannya diambil alih kepala dinas.
• Saksi Mahkota Diancam Untuk Ikut Serta Membunuh Almarhum Kanisius Tupen
"Tidak dibiarkan begini. Untuk kepentingan dinas, ya kita pakai dulu pos lain. Saya kepala rumahtangga tapi tanggungjawab saya diambil alih semua kadis. Dia melarang saya kelola rutin. Padahal anggaran ini berbasis kinerja semua harus terlibat," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, Bernadinus Mere mengaku sedang mencari tahu stafnya yang melakukan penutupan kantor. Ia bahkan menduga aksi penutupan itu bermuatan politis.
"Saya kira ini politis. Kantor tidak boleh tutup, karena pelayanan tetap harus berjalan. Kalau tutup kantor seolah tidak ada pelayanan. Ini hanya hal teknis listrik saja. Sederhana sekali dan hari ini sudah diisi. Sebenarnya dari hari Jumat anggaran sudah keluar, tapi hari ini sudah diproses," jelasnya.
Ia mengatakan akan memanggil stafnya yang melakukan penutupan kantor yang dinilainya provokasi. Sebagai pimpinan, ia berjanji siap bertanggungjawab agar kejadian seperti itu tidak akan terulang lagi.
"Oknum itu saya akan minta klarifikasi, karena saya anggap ini provokasi. Soal gaji pegawai swasta ya kerja dulu baru dibayar. Kalau belum bayar sudah tuntut dibayar bagaimana? Jangan sampai listrik sudah nyala, orangnya tidak ada. Tanggungjawab saya sebagai pemimpin, saya akan urus semua," tandasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda)