Breaking News:

Petrus Bala Pationa, Desak Polda NTT Tangkap Oknum Lain yang Terlibat Korupsi Awololong Lembata

tidak menggunakan kewenangan melakukan penahanan selama 120 hari sebagaimana diatur dalam pasal 24-26 KUHAP. 

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/ISTIMEWA
Advokat senior, Petrus Bala Pationa 

Advokat Senior Petrus Bala Pationa, Desak Polda NTT Tangkap Oknum Lain yang Terlibat Korupsi Awololong Lembata

POS-KUPANG.COM|KUPANG-- Polda NTT telah menetapkan dua tersangka proyek wisata Awololong Lembata.

Kedua tersangka itu yakni, Silvester Samun selaku pejabat pembuat komitmen (PPM) dan Abraham Yehezkiel Tsazaro sebagai kontraktor pelaksana proyek yang menelan anggaran Rp 6,8 miliar tersebut.

Meski demikian, hingga saat ini kedua tersangka belum juga ditahan. Polda NTT beralasan kedua tersangka akan ditahan setelah berkas perkara kasus ini dinyatakan lengkap. 

Menanggapi itu, advokat senior yang juga putra asli Lembata, Petrus Bala Pationa menyayangkan langkah penyidik Polda NTT yang tidak menggunakan kewenangan melakukan penahanan selama 120 hari sebagaimana diatur dalam pasal 24-26 KUHAP. 

Menurut dia, keengganan penyidik yang tidak melakukan penahanan dan lambannya penyidikan telah menimbulkan kecurigaan dan sinis terhadap penyidik dan komitmen Kapolda NTT yang berjanji mengusut tuntas dua kasus besar di NTT yakni, proyek Awololong Lembata dan pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Belu. 

"Publik sinis terhadap penyidik kasus ini karena sesungguhnya bagi orang awam  sudah sangat terang menderang.  Bagaimana tidak dikatakan terang menderang, karena  suatu pekerjaan yang tanpa prestasi bisa dibayar sebesar 85%  bahkan pakai adendum segala sampai tiga kali. Dalam suatu kontrak pengadaan barang dan jasa telah diatur termin pembayaran secara bertahap,  misalnya saat penandatanganan kontrak pengguna jasa dan barang melalui kas daerah melakukan pembayaran kepada kontraktor," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (6/3/2021). 

Ia mengatakan, dalam kasus korupsi proyek Awololong, pengguna barang dan jasa dapat melakukan pembayaran 85% dari nilai kontrak, sementara kontraktor tidak melakukan suatu prestasi apapun. 

"Bagaimana suatu tagihan dari kontraktor yang syarat pembayarannya didahului dengan pembuatan berita acara kemajuan pekerjaan sekian persen yang ditandatangani oleh panitia dan pengawas. Semua dokumen yang dibuat dalam rangka pembayaran tentunya dokumen bohong-bohongan sehingga kas daerah dapat mencairkan tagihan dengan mentransfer nilai tagihan ke rekening kontraktor," jelasnya. 

Saat ini hanya baru dua tersangka,  namun dari segi anatomi of crime, kata dia, kasus ini bukan saja menyeret dua tersangka, tetapi masih banyak lagi yang harus diseret.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved