Berikut 5 Poin Pernyataan AHY soal KLB Partai Demokrat, Pasrah & Minta Pemerintah Intervensi?

"Siapapun yang mengaku, membawa surat kuasa mengatasnamakan DPD dan DPC, saya pastikan, surat kuasa itu palsu dan melanggar hukum jelas ilegal," ucap AHY.

• Renungan Harian Katolik, Sabtu 6 Maret 2021: Allah Bapa Maha Baik

• Info Sport Terbaru : Dukungan Pemain Anyar Esteban Vizcarra untuk Pemain Persib Maung Bandung, Info

• Heboh, Mbak You Mendadak Ucapkan Permintaan Maaf, Tak Bermaksud Berbuat Gaduh, Ada Apa?

Ketiga, putra sulung dari SBY itu menuturkan, pihaknya telah melakukan upaya pencegahan terhadap KLB.

Pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah, terkait isu KLB Partai Demokrat.

"Mengingatkan pemerintah melalui surat resmi kepada sejumlah pejabat negara, Menkopolhukam, Menkumham dan Kapolri," ujar AHY.

Ia berharap isu KLB Partai Demokrat mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Keempat, AHY menyinggung pemilihan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

Ia menyebut, kesediaan Moeldoko menjadi ketua umum telah meruntuhkan segala pernyataan terkait kudeta demokrat.

"Tentu apa yang disampaikan KSP Moeldoko, meruntuhkan seluruh pernyataan yang telah diucapkan sebelumnya, yang katanya tidak tahu-menahu," kata AHY.

• Ribuan Ekor Burung dari Kabupaten Ende Gagal Diselundupkan ke Surabaya

• Berita Sumba Timur : Pemberantasan Sarang Nyamuk Efektif untuk Cegah DBD di Kabupaten Sumba Timur

• Viral Foto Moeldoko Cium Tangan SBY, Pertanda Restu Sejak Dulu Jadi Ketua Umum Partai Demokrat?

• Ribuan Ekor Burung dari Kabupaten Ende Gagal Diselundupkan ke Surabaya

Bagi AHY, tak mungkin jika peserta KLB punya keyakinan, jika tak memiliki dukungan dari Moeldoko.

"Apa yang ia (Moeldoko) sampaikan selama ini, ia pungkiri sendiri melalui kesediaannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," imbuhnya.

Kelima, AHY meminta pemerintah untuk turun tangan membantu menyelesaikan isu yang pecah belah partainya.

Dalam hal ini, ia ingin Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengesahkan keputusan KLB tersebut.

"Saya minta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat."

"Saya minta dengan hormat Pak Jokowi untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum," jelas AHY.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/05/5-poin-pernyataan-ahy-soal-klb-partai-demokrat-sebut-ilegal-hingga-minta-pemerintah-turun-tangan?page=all