Situasi Terus Memburuk Pasca Kudeta Militer, WNI Diminta Segera Tinggalkan Myanmar

Singapura merupakan investor terbesar Myanmar dalam beberapa tahun terakhir. Menteri Luar Negeri Singapura mencatat ada sekitar 500 warganya di Myanmar.

Pemerintah Singapura telah mendesak junta militer Myanmar segera membebaskan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan pejabat sipil lainnya yang ditahan sejak kudeta 1 Februari lalu.

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, juga mendesak junta militer Myanmar menghentikan kekerasan dalam menanggapi demonstran yang menolak kudeta.

PBB mencatat sebanyak 38 orang tewas dalam kerusuhan hari Rabu (3/3). Angka itu merupakan jumlah korban terbanyak selama aksi kudeta berlangsung.

Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, mengatakan bahwa Rabu itu adalah hari paling berdarah sejak kudeta.

Myanmar mengalami krisis politik setelah angkatan bersenjata Tatmadaw menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan mengumumkan kudeta pada 1 Februari lalu.

Selain Suu Kyi, Tatmadaw menahan sejumlah pejabat pemerintahan sipil lain, seperti Presiden Myanmar, Win Myint, dan sejumlah tokoh senior partai berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Tatmadaw juga mengumumkan status darurat militer selama satu tahun.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan lebih dari 50 orang tewas akibat bentrokan antara pedemo anti-junta militer dan aparat sejak kudeta Myanmar berlangsung.

Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, mengatakan sedikitnya 38 orang tewas dalam demonstrasi berdarah pada Rabu (3/3).

Menurut PBB, junta militer Myanmar tak menghiraukan kecaman dan sanksi yang dijatuhkan berbagai negara di dunia terkait kudeta dan kekerasan yang berlangsung saat ini.

Burgener, mengaku telah berbicara melalui telepon dengan Wakil Panglima Militer Myanmar, Soe Win.

Dalam percakapannya dengan Soe Win, Burgener memperingatkannya bahwa junta militer akan menghadapi tindakan keras hingga isolasi dari dunia internasional sebagai pembalasan kudeta yang berlangsung.

Namun Win menjawab bahwa militer Myanmar sudah biasa mendapat sanksi.

Sumber: cnnindonesia.com