Breaking News:

Berita NTT Terkini

Praktisi Hukum Minta Kapolri Listyo Prabowo Turun Tangan Usut Kasus Awololong Lembata

Para praktisi hukum minta Kapolri Listyo Prabowo turun tangan usut kasus Awololong Lembata

POS KUPANG/ISTIMEWA
Petrus Bala Pattyona, praktisi hukum nasional asal Lembata di Jakarta. 

Para praktisi hukum minta Kapolri Listyo Prabowo turun tangan usut kasus Awololong Lembata

POS-KUPANG.COM | LEWOLEBA - Sejumlah praktisi hukum asal Lembata, Nusa Tenggara Timur di Jakarta meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo untuk ikut membantu Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menyelesaikan kasus proyek mangkrak Awololong, di Kabupaten Lembata tahun anggaran 2018 senilai Rp 7.000.000.000,00.

Dua proyek mangkrak itu yaitu pembangunan jembatan titian (jeti) apung dan kolam renang serta fasilitas lain di Pulau Siput Awololong yang berada di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lembata. Selama hampir delapan tahun, banyak proyek di Lembata mangkrak namun proses penyelesaiannya masih gelap.

Dua Daerah di NTT Diprediksi Terjadi Hujan Sedang Disertai Angin Kencang Hari Ini

"Pak Kapolri Listyo perlu segera turun ke Lembata. Kasus Awololong sudah merugikan keuangan negara. Ada dua pihak sudah ditetapkan tersangka namun belum ada tanda-tanda lebih lanjut. Kami meminta Pak Kapolri Jendral Listyo memberikan atensi serius," ujar Mathias J Ladopurab, SH, MH dan Petrus Bala Pattyona SH, MH dalam keterangan tertulis yang diterima Pos Kupang, Minggu (28/2 2021).

Kasus Awololong sudah terjadi sekian lama. Nampak, aparat penegak hukum baik di Polres Lembata maupun Polda NTT belum bekerja maksimal menuntaskan. Bahkan kasus ini malah dilimpahkan ke Polda NTT.

Mereka menilai penanganan kasus Awololong ini tidak professional. Aparat hukum sengaja mengulur-ulur waktu dengan tidak menetapkan tersangka dan otak utama di balik kasus ini. Padahal, proyek mangkrak itu terang benderang dan telah merugikan keuangan negara. "Kami mohon kiranya membantu agar uang daerah tidak hilang sia-sia," kata Matias Ladopurab.

Positif Covid-19 di Manggarai Timur Tembus 332 Orang, Warga Diimbau Patuhi Prokes 5 M

Praktisi hukum lainnya, Bala Pattyona, SH, MH menambahkan, kasus Awololong sudah terang benderang telah diketahui publik Lembata dan Nusa Tenggara Timur. Bukti fisik konstruksi proyek di beranda Lewoleba, kota Kabupaten Lembata itu nihil namun realisasi keuangan sudah mencapai sebesar 85%. Hal tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum.

"Pak Kapolri perlu segera turun ke Lembata agar proses pengungkapan dan penyelesaiannya dapat diketahui publik sekaligus menyelamatkan keuangan negara. Jika itu tidak dilakukan maka potensi kerugian negara semakin besar," kata Bala Pattyona.

Sementara itu Ladopurab mengakui, sejak status kasus Awololong dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan setelah gelar perkara di Mabes Polri pada 16 Mei 2020, tentunya penyidik sudah mengantongi dua alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dijelaskannya, menurut hukum sepatutnya penyidik telah menetapkan dan menahan para tersangka dalam kasus Awololong.

Menurut Ladopurab, pada 16 September 2020 pihaknya malah menyurati Kapolri untuk mencopot Direktur Reskrimsus Polda NTT dari jabatannya. Melalui surat Nomor B.04/KH.MJL/IX/2020 tertanggal 16 September 2020, ia meminta Kapolri mencopot Kombes Pol Yudhi Agustinus Benyamin Sinlaeloe SIK dari jabatan Direktur Reskrimsus Polda NTT karena tidak tuntas menangani kasus Awololong.

Pada 16 Mei 2020 dilakukan gelar perkara di Bareskrim Polri, kemudian tanggal 20 Mei 2020 dinaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Kemudian kasus tersebut dilimpahkan ke Polda NTT. Lalu kasus ini dinaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan pada tanggal 20 Mei 2020 di masa Direktur Reskrimsus Polda NTT Kombes Pol. Heri Tri Maryadi, kemudian di masa Kombes Pol Yudi Agustinus Benyamin Sinlaeloe, SIK belum juga ditetapkan tersangka.

Halaman
12
Penulis: Ricardus Wawo
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved