Polri Pastikan Tidak Ada Pelanggaran Hukum Terkait Kerumunan Saat Kunker Jokowi di Maumere NTT

Polri Pastikan Tidak Ada Pelanggaran Hukum Terkait Kerumunan Saat Kunker Jokowi di Maumere NTT

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Polri menilai tidak ada pelanggaran hukum dalam kegiatan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan hal itu juga menjadi alasan Bareskrim Polri menolak dua pelaporan yang dilakukan dua LSM beberapa waktu lalu.

"Sebenarnya bukan menolak laporan, tetapi setelah melakukan konsultasi dengan pihak yang akan membuat laporan, Ka SPKT Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut," kata Brigjen Rusdi kepada wartawan, Minggu (28/2/2021).

Lebih lanjut, kata Rusdi, pihaknya tidak akan menindaklanjuti laporan tersebut sebagai dugaan tindak pelanggaran protokol kesehatan.

"Sehingga tidak dilanjutkan dengan membuat sebuah laporan polisi," ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menolak laporan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) terkait adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat.

PP GPI diminta untuk membuat laporan secara resmi.

Bareskrim Polri juga menolak laporan Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan.

Koalisi tersebut melaporkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menimbulkan kerumunan dalam kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Timur.

Trancing Warga Maumere

Usai kunjungan Presiden Jokowi ke Maumere, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Fransiskus Roberto Diogo menegaskan segera mengambil langkah-langkah dengan melakukan contact tracing terhadap kerumunan massa yang terjadi saat kunjungan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur Selasa (23/2/2021).

Fransiskus Roberto Diogo yang juga Bupati Sikka ini mengatakan, sebelum kedatangan Presiden Joko Widodo ke Sikka, pihak pemerintah dan gugus tugas telah mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kerumunan saat kunjungan tersebut.

"Itu spontanitas dari masyarakat Sikka, sebelumnya juga kami sudah sampaikan untuk tidak berkerumun, tapi mungkin mereka (masyarakat) sangat menantikan bapak presiden," jelasnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (23/2/2021).