Hery Nabit Tak Terjebak Program 100 Hari Lima Bupati-Wabup Terlantik Langsung Kerja

Bupati Manggarai Herybertus Nabit tak terjebak program 100 hari, lima bupati dan wakil bupati terlantik langsung kerja

POS-KUPANG.COM | KUPANG -Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat melantik lima bupati dan wakil bupati terpilih, Jumat (26/2/2021) sore. Acara berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Kota Kupang. Gubernur Viktor memilih tidak menyampaikan sambutan.

Lima pasangan bupati-wabup yang dilantik, Bupati dan Wabup Timor Tengah Utara ( TTU) Juandi David-Eusabius Binsasi, Bupati dan Wabup Sumba Timur Khristofel Praing-David Melo Wadu.

Berikutnya, Bupati dan Wabup Ngada Andreas Paru-Raymundus Bena, Bupati dan Wabup Manggarai Herybertus Nabit-Heribertus Ngabut serta Bupati dan Wabup Manggarai Barat Edistasius Endi-Yulianus Weng.

• Saksikan Acara Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Secara Virtual Warga Patuhi Protokol Kesehatan

Selain bupati dan wabup beserta istri masing-masing, pelantikan dihadiri sekretaris daerah (Sekda) selaku Plh bupati dan istri serta ketua DPRD. Setiap daerah dengan tujuh perwakilan yang berada di ruangan.

Seremoni pelantikan dimulai pukul 15.00 Wita, diawali dengan iring-iringan bupati dan wabup dari halaman menuju aula rumah jabatan, diiringi dengan musik marching band.

Kemudian pembacaan surat keputusan, pengambilan sumpah dan janji jabatan serta penandatanganan berita acara pelantikan oleh bupati dan wabup, saksi dari rohaniwan dan Gubernur Viktor. Selanjutnya dilakukan serah terima memori jabatan dari Plh bupati kepada bupati terlantik.

• Kejagung Sita Tambang Nikel dan Batu Bara Kasus Korupsi ASABRI

Setelah pelantikan bupati dan wabup, dilanjutkan dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak (TP) PKK/Dekranasda oleh Ketua TP PKK/Dekranasda Provinsi NTT, Julie Sutrisno Laiskodat.

Lima Ketua TP PKK/Dekranasda yang dilantik, yaitu Ketua TP PKK/Dekranasda Sumba Timur Merliaty Simanjuntak, Ketua TP PKK/Dekranasda Manggarai Meldiyanti Hagur Marcelina, Ketua TP PKK/Dekranasda Ngada Cecilia Sarjiyem, Ketua TP PKK/Dekranasda TTU Elvira Berta Maria Ogom dan Ketua TP PKK/Dekranasda Manggarai Barat Trince Yuni.

Acara pelantikan dihadiri pimpinan DPRD Provinsi NTT, Emelia Julia Nomleni (ketua), Inche DP Sayuna dan Christian Mboeik (wakil ketua), Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, Sekda NTT Benediktus Polo Maing, Ketua KPU NTT Thomas Dohu dan Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa.

4 Prioritas Hery-Heri

Bupati dan Wabup Manggarai, Herybertus Nabit-Heribertus Ngabut menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan masyarakat. Hery-Heri berkomitmen membawa perubahan bagi Manggarai.

Mengenai program 100 hari kerja, Bupati Hery menegaskan tidak ingin menggunakan patokan. Menurutnya, mereka ingin meletakan dasar untuk pembangunan jangka panjang.

"Kita tidak mau pake istilah 100 hari. Kita mau supaya tidak terperangkap hanya sekedar tujuan jangka pendek dan melupakan bahwa sesungguhnya kita bekerja untuk sesuatu tujuan jangka panjang," katanya di Kupang, Kamis (25/2).

Meski demikian, ia tidak menampik rencana jangka pendek yang harus segera ditangani. Bupati Hery menyebut 4 hal pokok yang jadi konsentrasi untuk sesegera mungkin diselesaikan setelah pelantikan.

Empat hal dimaksud, yaitu kebersihan Kota Ruteng, penanganan Covid-19, penataan birokrasi serta penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Persoalan kebersihan Kota Ruteng, kata Bupati Hery merupakan tantangan paling besar. Selain Kota Ruteng, seluruh kota kecamatan juga menjadi pekerjaan rumah untuk ditata dengan baik.

"Tantangan paling besar adalah kebersihan kota Ruteng, itu salah satu hal yang menjadi konsen awal, selain Covid-19," ujarnya.

"PR besar kami juga adalah merealisasikan instruksi refocusing 8 persen dari DAU," tambahnya.

Menurutnya, alokasi 8 persen anggaran harus segera dilakukan agar penanganan Covid-19 dapat berjalan.

Mengenai penataan birokrasi, Bupati Hery menyebut ada 13 jabatan eselon II lowong. Posisi itu akan menjadi 17 jabatan lowong pada akhir 2021. "Ini menjadi tantangan tersendiri yang harus kita selesaikan."

Sementara RPJMD Kabupaten Manggarai, ia mengaku terlambat bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Bupati Hery menargetkan dokumen RPJMD harus kelar sebelum semester 1 tahun 2021 selesai.

"Kita tidak mau terjebak 100 hari supaya kita punya tujuan jangka panjang, dokumen (RPJMD) harus sudah dibereskan di awal. Saya kira tidak masalah yang penting kita punya komitmen menyelesaikan lebih cepat, sebelum semester 1 selesai target RPJMD harus sudah selesai," tandasnya.

Menurut Bupati Hery, membangun Manggarai harus berakar dari budaya. "Kami selalu omong dimana-mana, kami punya mimpi. Mengurus orang Manggarai harus berakar pada budaya. Kami ingin memperlihatkan kepada rakyat dan birokrasi bahwa kami pemimpin yang dicinta. Ini komitmen kami," ujar Bupati Hery.

Genjot Pendapatan TTU

Bupati dan Wakil Bupati TTU, Juandi David-Eusabius Binsasi mengatakan, persoalan utama yang dialami masyarakat TTU saat ini adalah tingkat pendapatan yang rendah. Oleh karena itu, keduanya bertekad menggenjot pendapatan masyarakat.

"Kebutuhan utama kita itu pendapatan masyarakat kurang, harus genjot sehingga masyarakat bisa keluar dari kondisi ini," kata Juandi usai dilantik di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT. Saat memberi keterangan kepada wartawan, Bupati Juandi didampingi Wabup Eusabius.

Ia menyebut aspek kebutuhan dasar seperti ketersediaan air dan pendidikan menjadi perhatian serius. Pendidikan, menurutnya, harus diperhatikan untuk meningkatkan kesetaraan. Sementara air, menjadi kebutuhan utama termasuk untuk memenuhi aspek pertanian dan peternakan.

"Air harus ada di setiap desa. Kendala utama di air, kita berusaha bagaimana caranya supaya harus ada," tegasnya.

Target terdekat, lanjut Juandi, penanggulangan Covid-19. Pihaknya akan memperkuat semua pos keluar masuk TTU dan Kota Kefamenanu. Selain itu, sosialisasi dan penegakan protokol kesehatan. "Kalau begini, kita yakin tidak terlalu lama Covid19 di TTU akan tidak ada," ujarnya.

Juandi mengatakan, pihaknya membuka peluang investasi di sektor pariwisata. Salah satu lokasi yang berpotensi adalah Kota Wini yang juga menjadi titik lintas batas negara RI dan RDTL.

"Wini sebagai kota pelabuhan harus kita perlakukan dengan baik karena merupakan daerah perbatasan. Kita mohon perluas baik transportasi maupun layanan publik. Untuk investasi, kita undang para investor mari kita lihat bersama. Kalau kita sudah atur pasti orang akan melirik," tandasnya.

Satu Data Sumba Timur

Wakil Bupati Sumba Timur, David Melo Wadu mengatakan, ia bersama Bupati Khristofel Praing telah menetapkan visi Sumba Timur Sejahtera, Harmoni dan Tertib dalam Bingkai NKRI.

Untuk mencapai visi besar tersebut, lanjut David Wadu, telah ditetapkan tiga misi utama, yakni, pertama meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas masyarakat. Pemerintah dan dunia usaha dalam mengelola dan mengembangkan berbagai sumberdaya baik ekonomi, sosial, politik dan budaya secara terpadu dan berkelanjutan sehingga mampu mandiri dan bermartabat.

Kedua mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dan berkarakter dengan tujuan terwujudnya keseimbangan dan harmonisasi kehidupan masyarakat Sumba Timur. Ketiga, meningkatkan kinerja pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan.

Sebelum melaksanakan visi tersebut, kata David, mereka akan melakukan penyesuaian RPJMD Sumba Timur sesegera mungkin. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan masa jabatan mereka.

"Kalau bicara lima tahun, kita belum bisa putuskan secara lima tahun karena Undang- Undang Pilkada ada yang bilang hingga 2024, berarti kami hanya 3,5 tahun. Jadi yang pertama jelas kita harus penyesuaian RPJMD, yang kita bicara tentang RPJMD jangka lima tahun maka kita harus bisa pres ke 3,5 tahun," kata David Wadu sehari sebelum pelantikan.

Ia menegaskan, itu merupakan hal pertama yang harus diselesaikan. "Nah itu dulu yang harus kita bicarakan," ujarnya.

Ia mengatakan, sebagai langkah awal, pihaknya berjuang untuk membangun database dan menampilkan Sumba Timur dalam satu data komprehensif. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjadi tolak ukur pembangunan yang akan dilaksanakan.

"Yang harus kita perjuangkan, ya kita harus tampilkan data Kabupaten Sumba Timur, paling tidak Sumba Timur dalam satu data," tegas David Wadu.

Menurutnya, jika data masih bersifat sporadis maka evaluasi terhadap pembangunan akan tidak jelas.

"Habis pelantikkan ini kita sesuaikan dulu RPJMD Sumba Timur. Ini drastis ini, karena biasa menyusun RPJMD ini lima tahun, kalo lima tahun itu diubah ke mengikuti mekanisme Pilkada maka kita harus ada penyesuaian penyesuaian," jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, sebagai kabupaten terluas di Pulau Sumba, saat ini mengalami keterbatasan akses infrastruktur. Menurutnya, aksesibilitas infrastruktur bagi masyarakat itu Sumba Timur sangat sangat terbelakang. Hingga saat ini masih ada daerah yang sangat terisolir dan belum bisa dijangkau.

Selain itu, persoalan SDM dan peningkatan PAD juga akan menjadi perhatian serius. "Bagaimana SDM? Bagaimana tingkat sekolah? Bagaimana akses untuk mendapatkan kebutuhan hidup sehari hari? Itu menjadi komitmen," ujar David Wadu. Berikutnya, sinergitas pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. (hh)