Breaking News:

Relaksasi Kredit Rumah, REI NTT Juga Minta Dukungan Pemda Permudah Perizinan

Relaksasi Kredit Rumah, REI NTT Juga Minta Dukungan Pemda Permudah Perizinan

Pos Kupang.com/Paul Burin
Ketua DPD REI NTT, Bobby Pitoby 

Relaksasi Kredit Rumah, REI NTT Juga Minta Dukungan Pemda Permudah Perizinan

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pihak Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) merilis sejumlah kebijakan relaksasi sebagai upaya stimulus kredit di sejumlah sektor, seperti properti, kendaraan, dan kesehatan.

Kebijakan BI misalnya, melonggarkan ketentuan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor menjadi paling sedikit nol persen untuk semua jenis kendaraan bermotor baru, untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Pisma V Unwira Kupang, Mengaktifkan Mahasiswa di Tengah Pandemi Covid-19

Selain itu, BI juga melonggarkan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) Kredit/Pembiayaan Properti menjadi paling tinggi 100 persen untuk semua jenis properti (rumah tapak, rumah susun, serta ruko/rukan), bagi bank yang memenuhi kriteria NPL/NPF tertentu, dan menghapus ketentuan pencairan bertahap properti inden untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti.

Kebijakan OJK pun berupa pelonggaran peraturan prudensial yang bertujuan memberikan keleluasaan bagi calon debitur untuk memperoleh kredit berupa penurunan ATMR yang dikaitkan dengan Loan-to-Value Ratio dan Profil Risiko serta BMPK sebagai upaya menurunkan beban cost of regulation.

Musrenbang Desa Bangka Ara, Warga Usulkan Perbaiki Saluran Irigasi Wae Cincer Yang Rusak

Salah satu kebijakan yang dinilai DPD REI NTT sebagai langkah tepat di tengah pandemi adalah relaksasi LTV.

Menurut Ketua DPD REI NTT, Bobby Pitoby, Senin (22/2/2021), relaksasi LTV menjadi stimulus baru yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di sektor properti.

Dia meyakini adanya relaksasi tersebut membuat pertumbuhan perum di NTT meningkat. Namun demikian, menurutnya, pertumbuhan perekonomian di suatu daerah butuh kolaborasi semua pihak terkait terutama pemda.

Khusus untuk pertumbuhan penyerapan perumahan di NTT, peran pemda dalam hal ini ialah mempermudah perizinan bagi developer agar biaya dapat ditekan semaksimal mungkin dan biaya pajak daerah kepada konsumen yang diminimalisasi, seperti BPHTB.

"Biaya BPHTB ini sangat memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah karena dana yang harus disiapkan di depan sangat besar. Sedangkan kemampuan mereka untuk menyicil ada karna sudah sangat dibantu oleh pemerintah pusat dengan cicilan yang sangat ringan. Peran pemda harus ada dengan meminimalisasi biaya-biaya pajak daerah seperti BPHTB yang memberatkan MBR," ucapnya.

Halaman
12
Penulis: F Mariana Nuka
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved