Penduduk Miskin Bertambah Pemprov NTT Tuai Kritik

POS-KUPANG.COM - DUET kepemimpinan Viktor Bungtilu Laiskodat- Josef Nae Soi dalam menahkodai NTT menuai kritik dari wakil rakyat setelah BPS melansir penambahan penduduk miskin.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT, Yunus Takandewa mengingatkan pemprov menaruh perhatian terhadap akselerasi pembangunan dengan memperhatikan visi misi Gubernur NTT yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD).

Pemprov juga perlu membenahi pola koordinasi pengentasan kemiskinan kabupaten/kota agar percepatan pengentasan kemiskinan dapat segera terwujud.

• NEWS ANALISIS Dr Ir Siviardus Marjaya, MMA Pengamat Ekonomi Pertanian: Sarjana Masuk Desa

"Pemetaan problem pelayanan publik, pembenahan infrastruktur jalan, dan berbagai kebutuhan dasar harus menjadi agenda prioritas pemerintah," tandas Yunus di Kupang, Kamis (18/2/2021).

Politisi PDIP ini menyoroti pemberian kemudahan perizinan, pelayanan kesehatan dan pendidikan dan akses permodalan.

"Kita masih butuh kerja sama dalam peningkatan angkatan kerja produktif di semua sektor jasa, baik jasa konstruksi, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan."

• Indikator Politik Indonesia Rilis Hasil Survei Terkait Vaksinasi Covid-19

Menurutnya, pemprov harus memacu produktivitas rakyat melalui berbagai kegiatan UMKM dan perkuat konsolidasi potensi pariwisata yang terus menjadi primadona nasional bahkan manca negara.

Sekretaris Komisi V Yohanes Rumat mengatakan, peningkatan angka kemiskinan selain akibat pandemi Covid-19. Selain itu, lanjut Rumat, turut diseimbangkan oleh kebijakan dan program pemerintah yang belum menyentuh kelompok miskin secara turun temurun.

Menurut Rumat, pandemi Covid 19 telah membuat banyak warga yang bekerja di luar NTT harus kembali ke NTT karena PHK. PPolitisi PKB ini juga menyebut pemerintah tidak mampu membuka lapangan kerja baru yang bisa melibatkan banyak pekerja.

"Ukuran kemiskinan yang dialami saat ini sebenarnya bisa berkurang jika pemerintah fokus membangun rumah sederhana yang layak huni dan pemasangan meteran listrik gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Statistik pasti berpatokan pada kriteria rumah lantai tanah dan rumah tanpa listrik, maka dianggap wajar kalau angka kemiskinan di NTT ukuran nya seperti itu," katanya.

"Komisi V yang bersentuhan dengan mitra penanganan kemiskinan seperti dinas sosial mendorong gubenur fokus membangun rumah sederhana layak huni dan pemasangan meteran listrik," tambah Rumat.

Mengenai anggaran, politikus PKB ini mengatakan, bisa dikolaborasikan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota serta dana desa.

"Jika pemerintah mampu membangun kolaborasi seperti maka angka kemiskinan tersebut bisa berkurang. Jika rumah sederhana dan listrik sudah merata di setiap desa dan kampung, maka selanjutnya memantapkan kualitas dan kuantitas pendidikan," katanya.

Sekretaris Komisi II DPRD NTT, Thomas Tiba mengatakan, pandemi Covid-19 memberikan implikasi langsung pada naiknya angka kemiskinan. Saat NTT menerapkan kebijakan social distancing sejak Maret hingga akhir 2020, kondisi ekonomi cenderung mengalami kontraksi walaupun sektor pertanian memberikan kontribusi positif hingga 16 persen plus minus.

"Kebijakan refocusing anggaran berakibat pada desain pembangunan untuk menurunkan angka kemiskinan tidak berjalan sesuai rencana sektor penggerak ekonomi tidak dapat diintervensi secara optimal," tegasnya. (hh)