Indikator Politik Indonesia Rilis Hasil Survei Terkait Vaksinasi Covid-19

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbarunya terkait vaksinasi Covid-19. Berdasarkan hasil survei yang digelar pada awal Februari 2021 itu, ternyata terdapat sejumlah kelompok yang resisten atau cenderung menolak untuk divaksin Covid-19.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dari hasil survei terhadap 1.200 responden di Tanah Air, ternyata hampir 21 persen di menyatakan bahwa Covid-19 atau virus corona mungkin sekedar hoaks.

"Yang mengatakan Covid mungkin sekedar hoaks itu 18,5 persen plus 2,7 persen setuju dengan pernyataan itu. Jadi hampir seperlima penduduk kita menganggap Covid itu hoaks," kata Burhanuddin saat merilis hasil survei Indikator bertema Siapa Enggan Divaksin? Tantangan dan Problem Vaksinasi Covid-19 di Jakarta, Minggu (21/2/2021).

• Banjir Renggut Nyawa 5 Warga Jakarta

Burhanuddin mengatakan, karena banyak menganggap Covid-19 adalah hoaks, maka banyak pula yang kemudian merasa tidak takut terpapar Covid-19. Temuan survei Indikator, hanya 10,8 persen orang yang selalu takut terpapar Covid-19.

Berikutnya sebanyak 33,7 persen sering takut terpapar, 33,7 persen kadang-kadang takut dan 14,9 persen jarang merasa takut. Sebanyak 6,5 persen responden bahkan tidak pernah takut terhadap Covid-19. Selanjutnya sisa 0,5 persen mengaku tidak tahu.

• Penghijauan Lahan Kritis Pulau Flores: Emiliana Senang Budidaya Bibit Bambu

"Orang yang merasa takut Covid-19 enggak sampai 50 persen, ini masalah berikutnya. Ada temuan, semakin takut orang terpapar, semakin tinggi intensi untuk divaksinasi," katanya.

Selain tidak takut pada Covid-19, banyak pula yang tidak bersedia untuk divaksin. Setidaknya ada 32,1 persen masyarakat menyatakan kurang bersedia untuk divaksin.

"Selanjutnya akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, karena 8,9 persen masyarakat menyatakan sangat tidak bersedia untuk divaksin Covid-19, 4,2 persen lainnya menjawab tidak tahu atau tidak jawab," ujar Burhanuddin.

Dari kelompok yang menyatakan kurang dan tidak bersedia untuk divaksin, 54,2 persen mengaku tak bersedia karena kemungkinan timbulnya efek samping vaksin. Lalu 27,0 persen mengaku tak bersedia karena vaksin dinilai tak efektif mencegah Covid-19.

"Ada 23,8 persen masyarakat yang mengaku tak membutuhkan vaksin. Alasannya karena tubuhnya merasa sehat. 17,3 persen tidak mau membayar vaksin dan 10,4 persen menyatakan vaksin mungkin tidak halal," kata Burhanuddin.

Hanya 15,8 persen masyarakat yang menyatakan sangat bersedia untuk divaksin Covid-19. Lalu, 39,1 persen lainnya menyatakan cukup bersedia mengikuti program vaksinasi dari pemerintah.

Pada kelompok yang sangat dan cukup bersedia untuk divaksin, sebanyak 54,9 persen di antaranya tidak bersedia jika harus membayar vaksin Covid-19. Hanya sekira 23,7 persen yang bersedia membayar vaksin dari virus yang berasal dari China itu.

"Secara total sekitar 38,4 persen tidak bersedia diberi vaksin jika harus membayar atau membeli, dan hanya sekitar 13 persen yang bersedia diberi vaksin meski harus membayar atau membeli," ujar Burhanuddin.

Yang menarik, dari kelompok yang tidak bersedia divaksin ini, sebagian besar berasal adalah pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Angka penolakan di kelompok itu lebih besar dari penolakan di kalangan pendukung Joko Widodo-Maruf Amin.

Ada 48,1 persen pendukung Prabowo-Sandi yang tidak bersedia divaksin. Sementara kalangan pendukung Jokowi-Ma'ruf, tercatat ada 36,1 persen yang menolak vaksin.