NTT Provinsi Termiskin Ketiga se Indonesia, DPRD Sebut Janji Gubernur dan Wagub Masih Mimpi

NTT provinsi termiskin ketiga se Indonesia, DPRD sebut janji gubernur dan Wagub NTT masih mimpi

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Anggota DPRD NTT menyebut janji Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wagub NTT Josef Nae Soi masih berupa "mimpi". Hal ini disampaikan, Sekretaris Komisi V DPRD NTT yang membidangi kesejahteraan rakyat, Yohanes Rumat saat diwawancarai terkait data BPS tentang kenaikan angka kemiskinan di NTT.

berdasarkan data BPS yang dirilis pada 15 Februari 2020, Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati peringkat ketiga provinsi termiskin di Indonesia Dengan prosentase angka kemiskinan 21,21 persen.

Provinsi NTT hanya berada di atas Papua Barat dengan 21,7 persen dan Papua dengan 26,8 persen pada September 2020.

• Pengadilan Agama Atambua Canangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Kepala BPS Provinsi NTT Darwis Sitorus menjelaskan, ada peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,31 persen sejak Maret 2020 sehingga persentase penduduk miskin di NTT menjadi 21,21 persen pada September 2020. Jumlah penduduk miskin di NTT pada September 2020 sebanyak 1.173,53 ribu, bertambah 19,77 ribu dari periode Maret 2020.

Sekretaris Komisi V DPRD NTT Yohanes Rumat berpendapat, peningkatan angka kemiskinan selain akibat situasi pandemi Covid-19, juga turut diseimbangkan oleh kebijakan dan program pemerintah yang belum menyentuh kelompok miskin secara turun temurun dan meeka dengan tingkat pendidikan rendah. Ia menjelaskan, situasi pandemi Covid 19 telah membuat banyak warga NTT yang bekerja di luar NTT harus kembali ke NTT karena PHK.

• Kasus Positif Covid-19 di Nagekeo Bertambah Lima, Ini Hasil Rilis Satgas

Politisi PKB ini juga menyebut pemerintah tidak mampu membuka lapangan kerja baru yang bisa melibatkan banyak pekerja.

Menurutnya, ukuran kemiskinan yang kita dialami saat ini sebenarnya bisa berkurang jika pemerintah fokus membangun rumah sederhana yang layak huni dan pemasangan meteran listrik gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.

"Statistik pasti berpatokan pada kriteria rumah lantai tanah dan rumah tanpa listrik, maka dianggap wajar kalau angka kemiskinan di NTT ukuran nya seperti itu," katanya.

"Oleh karena itu kami selaku anggota DPRD Provinsi NTT Komisi V yang bersentuhan dengan mitra penanganan kemiskinan seperti Dinas sosial mendorong Gubenur atau pemerintah fokus membangun rumah sederhana layak huni dan dipketi meteran listrik," tambahnya.