Breaking News:

Polemik Nasabah dan BPR Larantuka, Ketua PN Larantuka Diadukan ke Komisi Yudisial

Polemik Nasabah dan BPR Larantuka, Ketua PN Larantuka Diadukan ke Komisi Yudisial

POS-KUPANG.COM/AMAR OLA KEDA
Nasabah BPR Larantuka, Lilis Keraf saat mendatangi kantor Komisi Yudisial NTT 

Polemik Nasabah dan BPR Larantuka, Ketua PN Larantuka Diadukan ke Komisi Yudisial

POS-KUPANG.COM |KUPANG- Setelah mengklarifikasi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL) Kupang, nasabah BPR Larantuka, Lilis Keraf bersama kuasa hukumnya, Bernadus Platin mendatangi kantor Komisi Yudisial ( KY) Penghubung Wilayah NTT, Kamis (18/2/2021).

Kedatangan mereka disambut Ketua KY NTT, Hendrikus Ara, SH.MH dan anggota KY bidang pengaduan masyarakat, Any Etidena.

Kepada wartawan, Lilis Keraf mengatakan sebagai masyarakat ia merasa tidak adanya keadilan di Pengadilan Negeri Larantuka. Pasalnya, putusan sita eksekusi dari PN Larantuka tidak mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Mahasiswa di Pulau Flores-Alor Terima KIP Kuliah dan UKT Melalui Jalur Aspirasi AHP

"Saya merasa tidak ada keadilan, saya merasa ditekan. Psikologi anak-anak saya terganggu karena saat pemasangan plang, BPR bawa polisi dan TNI. Saya bukan teroris," ungkapnya kepada wartawan di kantor KY NTT, Kamis (18/2/2021).

Ia mengaku kecewa karena sita eksekusi yang dikeluarkan PN Larantuka sebelum jatuh tempo perjanjian kredit.

Maksimalkan Keberadaan Laboratorium Bergerak

"Batas perjanjian kredit 28 September 2021. Anehnya, gugatan BPR ke PN Larantuka jauh sebelum batas perjanjian. Selama ini saya tetap angsur meskipun tidak sesuai besaran angsuran," katanya.

Ia berharap plang sita eksekusi di rumahnya segera dicabut, karena melanggar aturan hukum.

"Selama proses mediasi, saya punya niat baik membayar tapi ditolak. BPR malah paksa saya tandatangan berita acara yang wajibkan saya bayar Rp 493 juta dalam delapan hari," katanya.

"Saya menilai pengadilan ikut saja kemauan BPR. Penetapan perhitungan apprisal juga tanpa pengetahuan saya dengan suami sebagai debitur," sambungnya.

Sementara itu, kuasa hukum, Bernad Platin meminta BPR segera melakukan rescedul, karena perjanjian antara debitur dan kreditur belum jatuh tempo.

"Permohonan BPR ke pengadilan sebelum waktu jatuh tempo. Saya minta KY segera melakukan klarifikasi ke PN Larantuka," tegasnya.

Sementara itu, Ketua KY NTT, Hendrikus Ara mengaku telah menerima pengaduan dari nasabah BPR.

"Pengaduannya sudah kami terima dan segera ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku," tandasnya. Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved