Saat Terima Kunjungan Kerja Kepala BPH Migas, Bupati Niga Dapawole Minta Tambah  Kuota BBM Premium

Ketika menerima Kunjungan Kerja Kepala BPH Migas, Bupati Niga Dapawole Minta Tambah  Kuota BBM Premium

POS-KUPANG.COM|WAIKABUBAK---Bupati Kabupaten Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole  meminta BPH Migas menambah  kuota penyaluran BBM premium di Kabupaten Sumba Barat. Hal itu karena kuota BBM premium yang ada ada sekarang dinilai kurang dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat.

Akibatnya hampir setiap hari terjadi antrean panjang di dua SPBU di Kota Waikabubak, Sumba Barat.

Bupati Kabupaten  Sumba Barat, Drs.Agustinus Niga Dapawole menyampaikan hal itu ketika
menerima kunjungan kerja Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Dr. Ir. Fanshurullah Asa, M.T di Ruang Rapat Bupati Senin, (11/1/2021).

Menurutnya, kekurangan kuota BBM premium  terjadi karena pemilik kendaraan baik roda empat maupun roda dua kebanyakan menggunakan premium. Dan maraknya penjual eceran BBM premium  tersebar disetiap sudut Kota Waikabubak  sampai kecamatan hingga desa.

Terhadap fenomena maraknya pedagang eceran BBM premium, demikian Bupati Niga Dapawole,
pemerintah  telah melakukan operasi gabungan menertibkan pedagang eceran.

Namun  tak dapat  dipungkiri usaha kecil masyarakat menjual bensin eceran adalah sandaran hidup masyarakat. Karenanya operasi tersebut mengedepankan faktor kemanusiaan pula.

Terhadap permintaan itu,  Kepala BPH Migas,  Dr. Ir. Fanshurullah Asa, M.T mengatakan telah menetapkan kuota jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT)  pada tahun 2021 ini yaitu Minyak Solar sebesar 8,795 KL (8.795.000 Liter) dan Minyak Tanah sebesar  2,409 KL (2.409.000 Liter) serta  Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus (JBKP) yaitu Premium sebesar 7,791 KL (7.791.000 Liter).

Dikatakan, kuota tersebut merupakan kuota gabungan seluruh konsumen pengguna di wilayah Sumba Barat sesuai dengan Perpres nomor 191 tahun 2014. Mengingat BBM tersebut merupakan BBM subsidi maka pihaknya  meminta pemerintah daerah berperan aktif  mengawasi pendistribusian JBT dan JBKP agar tepat volume sehingga tidak melebihi kuota yang ditetapkan.

Terkait dengan penjual eceran, Fanshurullah menegaskan pertamini yang tersebar di masyarakat itu adalah tindakan ilegal dan tidak memiliki  dasar hukum. Karena itu, ia memberikan  solusi, masyarakat dapat menjadi penjual BBM  sub penyalur yang direkomendasikan  pemerintah daerah dan tersebar sampai kecamatan hingga  desa.

• Akhiri Masa Jabatan, Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Gelar Apel Bersama Seluruh ASN

• Anda Didera Rasa Sakit Kepala Guys ? Atasi dengan 6 Tips Berikut Ini, Sakit Bakalan Lenyap

Syarat menjadi sub penyalur harus berada minimal 5 km dari SPBU, mengantongi  rekomendasi  Pemerintah setempat dan beberapa syarat lainnya. Investasi sub penyalur dapat didukung oleh pemerintah dan juga Dana Desa. Di Indonesia terdapat 167 sub penyalur dan khusus di NTT terdaoat  68 sub penyalur. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter)