13 Rekomendasi DPRD NTT Untuk Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 di NTT

13 Rekomendasi DPRD NTT Untuk Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 di NTT

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (DPRD NTT) menyampaikan rekomendasi terkait penanganan Covid-19 di Provinsi NTT. 

Rekomendasi dewan kepada Pemerintah Provinsi NTT agar segera ditindaklanjuti dengan serius tersebut telah disampaikan Wakil Ketua DPRD NTT Inche DP Sayuna kepada wartawan pada Selasa (16/2) sore. 

Inche mengatakan, rekomendasi itu merupakan hasil dari rapat kerja antara DPRD NTT dan Pemerintah Daerah Provinsi NTT pada Selasa 2 Februari 2021 lalu. Dalam rapat yang berlangsung virtual tersebut, Pemprov NTT diwakili oleh Sekda Ir Benediktus Polo Maing dan jajaran terkait. 

"Ada 13 poin rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat kerja itu, dan dewan berharap sungguh sungguh agar rekomendasi itu menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti serius.

Pertama, kata Inche, percepatan penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan kinerja pemerintah yang efektif dan dukungan masyarakat sipil yang kuat serta pihak swasta yang responsif. Karena itu, dewan berharap melalui pemerintahan yang efektif, seluruh manajemen pandemi dapat benar benar terkelola dengan baik mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi.

Kedua, untuk menyukseskan program vaksinasi Covid-19 di NTT maka  dewan minta Pemerintah Provinsi NTT melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota menyangkut data penerima vaksin, sosialisasi vaksin, pembentukan healthy center di rumah sakit dan pelaksanaan vaksinasi yang tidaj mengganggu vaksin rutin lainnya.

Dewan meminta agar dibentuk tim verifikasi data untuk memastikan data penerima vaksin dan sekaligus melakukan pemetaan sasaran prioritas sesuai ketentuan, mempersiapkan fasilitas setra sumber daya untuk pelaksanaan vaksinasi di daerah. selain itu, Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi secara masif tentang vaksinasi Covid-19 baik sebelum, pada saat dan setelah agar masyarakat paham dan mau berpartisipasi secara sukarela.  

Akan sangat baik jika sosialisasi itu melibatkan tokoh agama dan media serta komunitas yang berkomitmen terhadap penanggulangan Covid-19 dengan melibatkan RT/RW.

Di setiap rumah sakit agar dibentuk healthy corner khusus untuk memberi edukasi dan informasi yang benar tentang mutu, manfaat dan keamanan vaksin agar masyarakat paham dan tidak ragu. Selain Itu, healthy corner juga dapat memberi edukasi tentang Covid 19 mulai dari prosedur penanganan pasien sampai pemakaman jenazah sehingga keluarga paham dan mematuhi prosedur yang sudah diatur Pemerintah. 

Pelaksanaan vaksinasi Covid juga tidak boleh mengganggu pelaksanaan vaksinasi rutin dan layanan esensial lainnya mengingat saat ini NTT sedang dilanda wabah DBD yang juga membutuhkan perhatian pemerintah secara serius.

Ketiga, kata Inche, untuk menekan beban rumah sakit yang sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah pasien yang terus meningkat maka langkah yang paling bijak adalah membangun fasilitas isolasi mandiri secara terpusat yang disediakan dan dibiayai oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota.

"Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingginya angka kasus Covid-19 di NTT banyak muncul dari Klaster keluarga dan isolasi mandiri yang dilakukan di rumah penduduk kurang disiplin dan tidak mematuhi standar pelayanan minimal bagi penderita sehingga menambah mata rantai penyebaran," ujar Inche.

Keempat, DPRD NTT menaruh perhatian khusus kepada ibu hamil, ibu bersalin dan nifas yang terkonfirmasi positif Covid-19 atau pasien dalam pengawasan. DPRD meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib menyediakan ruangan khusus ruang isolasi infeksi airborne di rumah sakit teristimewa rumah sakit rujukan. "Khusus bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi harus mendapat perhatian khusus sampai batas resiko transmisi sudah dilewati," tegasnya.

Kelima, pada prinsipnya DPRD mendukung langkah yang dilakukan pemerintah untuk refocusing dan realokasi belanja sesuai aturan yang berlaku .