Sabtu, 25 April 2026

Benny Harman Berani Katakan Ini Pada Jokowi: Cepat Bubarkan Cyber Army Kalau Inginkan Rakyat Bicara!

Pasukan siber Istana dinilai telah membuat rakyat takut untuk menyampaikan pendapat dan kritik sebagaimana yang diharapkan Presiden Jokowi.

Editor: Frans Krowin
Kompas.com
Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017).(KOMPAS.com/Nabilla Tashandra) 

Benny Harman Berani Katakan Ini Pada Jokowi: Cepat Bubarkan Cyber Army Kalau Inginkan Rakyat Bicara!

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Politisi Senior Partai Demokrat, Benny Harman secara terang-terangan meminta Presiden Jokowi mengambil langkah ini jika menginginkan rakyat bicara mengeritik pemerintahannya.

Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu berani meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan pasukan siber atau cyber army istana demi kepentingan umum.

Pasalnya, pasukan siber Istana dinilai telah membuat rakyat takut untuk menyampaikan pendapat dan kritik sebagaimana yang diharapkan Presiden Jokowi.

"Bubarkan cyber army istana yang bikin rakyat takut menyampaikan pendapat dan mengkritik. Bubarkan cyber army kalau inginkan rakyat bicara. Apakah bisa? Sangat bisa jika ada kemauan," tandas Benny saat dihubungi, Selasa (16/2/2021).

Hal itu disampaikan Benny saat dimintai tanggapan soal pernyataan Jokowi yang mewacanakan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE).

Benny mengatakan, Partai Demokrat mendukung revisi UU ITE karena UU tersebut rawan digunakan penguasa untuk membungkam para pengkritik.

Anggota Komisi III DPR RI itu pun menilai Jokowi memiliki kekuatan yang cukup untuk merevisi UU ITE karena mayoritas fraksi di DPR merupakan pendukung pemerintah.

"Jika serius, Presiden berhak bahkan menentukan revisi ini terjadi, apalagi dia punya 7 Parpol pendukung di DPR. Jadi, jika serius dan satunya perkataan dan perbuatan maka silahkan wujudkan segera," ujar Benny.

Selain revisi UU ITE dan membubarkan cyber army istana, Benny Harman juga meminta Jokowi agar memerintahkan Polri untuk tidak menangkap para pengkritik.

"Harus selektif, jangan tegakkan hukum karena ingin bapak senang," kata dia.

Adapun sebelumnya Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyatakan, pemerintah tidak memiliki buzzer atau pendengung untuk membela kebijakan pemerintah.

Ia menyebut, seluruh warga punya hak untuk menyampaikan pandangan, termasuk mengkritik pemegang kuasa.

"Pemerintah tidak punya buzzer," kata Fadjroel kepada Kompas.com, Rabu (10/2/2021).

Fadjroel mengatakan, Indonesia merupakan negara demokratis di mana setiap masyarakat boleh menyampaikan pandangan, baik yang berupa dukungan maupun kritikan.

Presiden Jokowi berdialog dengan pedagang saat pemberian modal kerja di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2020).
Presiden Jokowi berdialog dengan pedagang saat pemberian modal kerja di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2020). (Kompas.com/YouTube Sekretariat Presiden)

Herzaky: Permintaan Jokowi Itu Hanya Untuk Pendukungnya

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, permintaan Presiden Joko Widodo agar masyarakat aktif mengkritik ditujukan kepada pendukung pemerintah.

"Presiden Joko Widodo mungkin meminta kepada para pendukungnya untuk introspeksi diri, untuk aktif mengkritik juga," kata Herzaky, dalam keterangan tertulis, Selasa (16/2/2021).

Menurut Herzaky, selama ini pendukung Jokowi hanya memuji dan menyetujui apa pun kebijakan dan langkah-langkah yang diputuskan pemerintah.

Padahal, ia berpandangan kondisi tersebut justru akan membahayakan, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat.

Herzaky menduga, Presiden Jokowi belajar dari pengalaman Presiden Soeharto.

Ia mengatakan, orang dekat Presiden Soeharto selalu memuji dan bilang rakyat masih membutuhkan Soeharto.

Kemudian, Indonesia mengalami krisis ekonomi karena tekanan ekonomi global dan fondasi ekonomi yang tidak cukup kuat karena kebijakan yang keliru.

"Lalu menguatnya tekanan dari rakyat pada 1998, para menteri, pembantu beliau di kabinet, dan pendukungnya balik badan semua," kata Herzaky.

Di sisi lain, Herzaky menduga Jokowi sudah merasa bekerja sebaik mungkin. Ditambah dengan para pembantu di kabinet menginformasikan demokrasi di Indonesia baik-baik saja.

Namun, laporan sejumlah lembaga justru menyebut demokrasi di Indonesia terus menurun.

"Nah, mungkin karena itulah beliau minta para pendukungnya aktif mengkritik, mengingatkan kalau ada langkah beliau yang tidak berpihak pada rakyat," tutur dia.

Kendati demikian, Herzaky berpandangan saat ini sudah banyak kritik dan pendapat yang dilontarkan berbagai pihak.

Tidak sedikit pula kelompok masyarakat yang khawatir dalam menyatakan pendapat karena sejumlah regulasi atau aturan hukum.

Herzaky menyinggung implementasi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang justru berpotensi dijadikan alat untuk membungkam kritik.

Oleh karena itu, ia menilai respons publik yang skeptis terhadap pernyataan Presiden Jokowi merupakan hal yang wajar.

"Selama ini, bukan masyarakat yang kurang aktif mengkritik, melainkan pemerintah yang seakan tak bisa menerima kritik," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja pemerintah. Di saat bersamaan, ia juga meminta penyelenggara layanan publik terus meningkatkan kinerja.

Hal ini Jokowi sampaikan dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Jokow, melalui tayangan YouTube Ombudsman RI, Senin.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Benny Harman: Bubarkan Cyber Army yang Bikin Rakyat Takut Sampaikan Kritik", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2021/02/16/16395771/benny-harman-bubarkan-cyber-army-yang-bikin-rakyat-takut-sampaikan-kritik

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved