Usai Kritik Presiden Jokowi, Mantan Wapres Jusuf Kalla Diserang Yusril Ihza Mahendra, Ini Masalahnya

Jusuf Kalla menyebutkan, jika masyarakat hendak mengeritik pemerintah, maka hendaknya disampaikan sebaik mungkin agar tak berujung dipanggil polisi.

Editor: Frans Krowin
KOMPAS.com/ACHMAD FAIZAL
Yusril Ihza Mahendra 

Presiden Jokowi meminta komponen masyarakat  melayangkan kritik kepada pemerintah atas pelayanan publik yang tidak maksimal.

Namun banyak yang meragukan pernyataan Presiden. Faktanya, banyak pihak ragu karena ada yang melakukan kritik terhadap pemerintah tapi justeru berakhir di tahanan.

Bagaimana cara melayangkan kritik yang dijamin bebas seperti permintaan Presiden Jokowi?

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memberikan panduannya.

Moeldoko meyakinkan masyarakat bahwa Pemerintah tidak akan menangkap warga bila melaporkan kondisi pelayanan publik.

"Saya pastikan kalau Anda lapor tidak akan kami tangkap. Jadi jangan ragu-ragu. Silakan gunakan sarana itu dengan sebaik-baiknya," kata Moeldoko dalam acara Kantor Staf Presiden (KSP) Mendengar melalui kanal Youtube pada Kamis (11/2/2021).

Moeldoko mengatakan masyarakat bisa menggunakan laman lapor.go.id untuk menyampaikan persoalannya.

"Demikian juga kalau ada kesalahan dari kami. Hal-hal yang belum memuaskan saya mohon maaf, tapi sekali lagi setidaknya kami mendengar keluhan Anda," ujar Moeldoko.

Menurut Moeldoko, KSP melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan laporan tersebut dengan cepat. "Kepada siapa pun dapat menyampaikan di lapor.go.id," ujar Moeldoko.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan atau potensi maladminstrasi dan pelayanan publik harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Presiden Jokowi dalam Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 pada 8 Februari 2021.

Sebelumnya, Istana belakangan ini menjadi sorotan setelah sejumlah pernyataan yang meminta agar masyarakat aktif mengkritik pemerintah.

Pernyataan itu keluar dari Presiden Joko Widodo dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk lebih aktif dalam memberi masukan dan kritik pada pemerintah.

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya-upaya perbaikan perbaikan," kata Jokowi dalam penyampaian laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia 2020 secara virtual, Senin (8/2).

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan bahwa kritik, saran, dan masukan itu seperti jamu yang menguatkan pemerintah.

"Kami memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar," kata Pramono di peringatan Hari Pers Nasional (9/2).

Roy Suryo Minta Kandangkan Para Buzzer Agar Pengeritik Pemerintah Tak Dipanggil Polisi 

Pakar Telamatika KRMT Roy Suryo Notodiprojo atau lebih dikenal sebagai Roy Suryo menyoroti tanggapan Wakil Presiden ke-6 Jusuf Kalla (JK), yang mempertanyakan bagaimana cara masyarakat mengkritik Presiden agar tak ditangkap polisi.

Dalam cuitan yang diunggah Twitter @KRMTRoySuryo2 pada Jumat 12 Februari 2021, Roy Suryo mengungkapkan bahwa pemberitaan dan pernyataan Jusuf Kalla tersebut merupakan haL yang menarik.

“Ini menarik, Mantan Wapres @Pak_JK mempertanyakan Bagaimana caranya masyarakat bisa Mengkritik Presiden @jokowi Tanpa dipanggil Polisi?” ujar Roy Suryo melalui Twitter @KRMTRoySuryo2 sebagaimana dikutip pada Jumat 12 Februari 2021.

Lebih lanjut dalam pernyataanya yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (13/2/2021), Roy Suryo lantas menyampaikan usulan bahwa yang pertama harus dilakukan adalah memenjarakan para buzzer agar tidak liar.

“Usulan saya, mungkin yang pertama kandang-kan dulu Buzzer Rp yang belum diberi Peneng itu, agar tidak Liar sendiri-sendiri...Selanjutnya apa Tweeps?” tambahnya.

Dalam cuitan lain, Roy Suryo juga mengungkapkan soal penemuan menarik penanda ‘Peneng’ yang digunakan oleh para Buzzer agar mudah diketahui oleh masyarakat dan para jubirnya yang tidak saling mengenal.

Roy Suryo juga lantas menyebut bahwa bentuk ‘Peneng’ tersebut bermacam-macam, satu di antaranya menggunakan GPS.

“Tweeps, viral ini rupanya soal "Peneng" (Kalung Penanda) untuk BuzzerRp, agar mudah diketahui masyarakat & JubirRp yang (katanya) tidak kenal mereka? Macam-macam bentuknya, ada yang pakai GPS segala, mana yang cocok ya?” ujar Roy Suryo.

Tak hanya itu, dalam cuitan lainnya, Roy Suryo juga merespon pernyataan Jubir Presiden Fadjroel Rachman yang menegaskan bahwa buzzer yang disebut-sebut terkait dengan pemerintahan Jokowi tidak benar-benar ada dan sesuai dengan fakta.  

Di sisi lain, beberapa pihak telah mengakui bahwasanya menjadi seorang influencer yang dibayar pemerintah untuk kepentingan tertentu.

“Tweeps, saya "Senyum" saja baca Statemen Jubir Presiden ini, sebab sudah diakui sendiri oleh salah satu BuzzerRp, si Densi. Oleh sebab itu ingat khan, tahun lalu sudah ada Usulan agar BuzzerRp-BuzzeRp ini seharusnya diberi Peneng (Kalung Pengenal) ? Agar tidak hanya Majikannya saja yang tahu,” terang Roy Suryo.

Diketahui sebelumnya, Wakil Presiden RI ke-6 Jusuf Kalla (JK) mempertanyakan soal bagaimana pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi.

Dalam hal ini JK juga menyinggung pernyataan Jokowi yang meminta masyarakat untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Namun JK juga mempertanyakan soal bagaimana cara menyampaikan kritik kepada pemerintah tanpa ditangkap polisi.

“Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah’,” ujarnya dalam tayangan di kanal YouTube PKSTV DPR RI yang diunggah pada Jumat, 12 Februari 2021.

“Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.“Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” sambungnya.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul JK Pertanyakan Cara Kritik Presiden Tanpa Dipanggil Polisi, Roy Suryo: Kandangkan Dulu para Buzzer, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/13/jk-pertanyakan-cara-kritik-presiden-tanpa-dipanggil-polisi-roy-suryo-kandangkan-dulu-para-buzzer?page=all

Artikel ini telah tayang di Tribunsumsel.com dengan judul Yusril Ihza Mahendra Serang Jusuf Kalla Usai Sindir Presiden Jokowi 'Yang Bagaiaman Mau Dijalankan?', https://sumsel.tribunnews.com/2021/02/13/yusril-ihza-mahendra-serang-jusuf-kalla-usai-sindir-presiden-jokowi-yang-bagaiaman-mau-dijalankan?page=all

Artikel ini telah tayang di Tribunsumsel.com dengan judul Jusuf Kalla Sindir Presiden Jokowi, Sebut Bagaimana Cara Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi, https://sumsel.tribunnews.com/2021/02/12/jusuf-kalla-sindir-presiden-jokowi-sebut-bagaimana-cara-kritik-pemerintah-tanpa-dipanggil-polisi?page=all

Sumber: Sriwijaya Post
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved