Usai Kritik Presiden Jokowi, Mantan Wapres Jusuf Kalla Diserang Yusril Ihza Mahendra, Ini Masalahnya

Usai Kritik Presiden Jokowi, Mantan Wa[res Jusuf Kalla Diserang Yusril Ihza Mahendra, Ini Masalahnya

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Akhir-akhir ini, Presiden Jokowi menjadi bahan pergunjingan publik, Ini terjadi pasca Jokowi meminta masyarakat untuk mengeritik pemerintah.

Atas pernyataan presiden tersebut, sejumlah pihak angkat bicara. Salah satunya adalah Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Jokowi di periode pertama.

Jusuf Kalla menyebutkan, jika masyarakat hendak mengeritik pemerintah, maka kritikan itu hendaknya diutarakan sebaik mungkin supaya tak berujung dipanggil polisi.

 Atas pernyataan Jusuf Kalla tersebut, Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra angkat bicara. 

Yusril Ihza Mahendra mengomentari pernyataan Jusuf Kalla (JK) yang mengatakan, bahwa "jika demokrasi tidak jalan, pemerintahan akan jatuh".

Yusril mengatakan, bisa saja yang terjadi justeru sebaliknya, yakni apabila demokrasi dijalankan maka negara yang akan runtuh.

Menurut dia, sejak dahulu bangsa Indonesia selalu berdebat mengenai demokrasi macam apa yang mau dijalankan. Sejak dulu konsep demokrasi selalu diperdebatkan tak henti-henti.

Akibatnya bongkar pasang terus dilakukan. Mulai dari sistem pemilu hingga sistem kepartaian.

"Pemerintahan daerah juga sama, bongkar pasang gak selesai-selesai. Pengelolaan kekayaan negara antara pusat dan daerah juga sama, bongkar pasang terus," kata dia.

Pada akhirnya menurut dia konsep demokrasi hanya menjadi permainan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya sendiri. Siapa yang kuat maka dia yang akan menang. Sebaliknya siapa yang lemah dia yang akan tergerus.

Yusril menilai Demokrasi Indonesia sekarang bergantung pada kekuatan baru yakni kekuatan uang dan modal. 

"Apa demokrasi seperti ini yang mau dijalankan? Kalau demokrasi seperti itu tidak dijalankan pemerintah akan jatuh, ya mungkin saja. Tetapi jika demokrasi semacam itu dijalankan, maka negara yang akan runtuh," pungkasnya.

Sebelumnya Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat terus mengkritik pemerintah.

"Presiden mengumumkan, silakan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?" kata Jusuf Kalla dalam acara diskusi virtual yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat (12/2/2021) dikutip dari Kompas Tv.

Hal itu tersebut, kata Jusuf Kalla (JK), harus diupayakan agar kritik terhadap pemerintah tidak berujung pada pemanggilan oleh kepolisian.

Menurut JK, kritik sangat diperlukan dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.

"Harus ada check and balance. Ada kritik dalam pelaksanaannya," katanya.

Di acara diskusi virtual bertema "Mimbar Demokrasi Kebangsaan" ini, JK juga mengingatkan kepada PKS sebagai partai oposisi untuk melakukan kritik kepada pemerintah.

Karena keberadaan oposisi penting untuk menjaga kelangsungan demokrasi.

"PKS sebagai partai yang berdiri sebagai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu. Agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah."

"Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik," tutur JK.

Diingatkan JK, indeks demokrasi di Indonesia saat ini dinilai menurun menurut The Economist Intelligence Unit (EIU).

"Tentu ini bukan demokrasinya yang menurun, tapi apa yang kita lakukan dalam demokrasi itu," ujarnya.

Menurutnya, ada hal-hal obyektif yang tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi. Dalam demokrasi, warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Masalah utama dalam demokrasi itu disebabkan oleh mahalnya demokrasi itu sendiri. Sehingga demokrasi tidak berjalan dengan baik.

"Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa? Menjadi bupati dan calon pun butuh biaya. Karena demokrasi mahal. Maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi."

"Di situlah terjadinya menurunnya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi," papar JK.

Jusuf Kalla Sindir Presiden Jokowi Soal Kritik Tanpa Dipanggil Polisi 

Pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut agar masyarakat memberikan kritik kepada pemerintahannya ditanggapi oleh sejumlah pihak.

Salah satunya ialah Jusuf Kalla.

Mantan Wapres RI itu ikut menanggapi pernyataan Presiden Jokowi untuk memberikan kritik kepada pemerintah agar roda pemerintahan berjalan baik.

Ongkos politik yang tinggi di seluruh momen politik memberi andil menurunnya kualitas demokrasi.

Padahal sejatinya, pemerintahan yang demokratis ujung-ujungnya untuk memberikan kesejahteraan rakyat; dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat.

JK sapaannya secara daring menghadiri Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI. Mimbar Demokrasi Kebangsaan ini digelar daring di kanal PKS TV dan sejumlah akun media sosial (medsos) Fraksi PKS DPR, Jumat (12/2/2021).

“Indeks demokrasi kita dalam surveinya menurun, oleh the Economist Intelligence Unit (EIU). Tentu ini bukan demokrasinya menurun, tapi apa yang kita lakukan dalam demokrasi itu,” urai politisi kelahiran Bone ini di awal pemaparannya.

Menurut mantan menteri era Megawati ini, ada hal-hal objektif yang tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi yang diketahui.

Karena dalam dasar demokrasi, warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

JK menilai masalah utama dalam demokrasi disebabkan oleh mahalnya demokrasi itu sendiri. Alhasil, demokrasi tidak berjalan baik.

“Pertama, demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik. Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa, menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya. Karena demokrasi mahal, maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi. Maka disitulah terjadinya menurunya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi,” tuturnya.

Kedua, JK pun menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Karena, perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.

“Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” ujarnya.

Selain itu, JK menekankan pentingnya profesionalisme dalam pelaksanaan pemerintah demi terwujudnya manfaat demokrasi. Dalam hal tersebut, keberadaan partai oposisi penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi.

“PKS sebagai partai yang berdiri sebagai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.

Penjelasan Moeldoko Cara Kritik yang Benar

Presiden Jokowi meminta komponen masyarakat  melayangkan kritik kepada pemerintah atas pelayanan publik yang tidak maksimal.

Namun banyak yang meragukan pernyataan Presiden. Faktanya, banyak pihak ragu karena ada yang melakukan kritik terhadap pemerintah tapi justeru berakhir di tahanan.

Bagaimana cara melayangkan kritik yang dijamin bebas seperti permintaan Presiden Jokowi?

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memberikan panduannya.

Moeldoko meyakinkan masyarakat bahwa Pemerintah tidak akan menangkap warga bila melaporkan kondisi pelayanan publik.

"Saya pastikan kalau Anda lapor tidak akan kami tangkap. Jadi jangan ragu-ragu. Silakan gunakan sarana itu dengan sebaik-baiknya," kata Moeldoko dalam acara Kantor Staf Presiden (KSP) Mendengar melalui kanal Youtube pada Kamis (11/2/2021).

Moeldoko mengatakan masyarakat bisa menggunakan laman lapor.go.id untuk menyampaikan persoalannya.

"Demikian juga kalau ada kesalahan dari kami. Hal-hal yang belum memuaskan saya mohon maaf, tapi sekali lagi setidaknya kami mendengar keluhan Anda," ujar Moeldoko.

Menurut Moeldoko, KSP melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan laporan tersebut dengan cepat. "Kepada siapa pun dapat menyampaikan di lapor.go.id," ujar Moeldoko.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan atau potensi maladminstrasi dan pelayanan publik harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Presiden Jokowi dalam Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 pada 8 Februari 2021.

Sebelumnya, Istana belakangan ini menjadi sorotan setelah sejumlah pernyataan yang meminta agar masyarakat aktif mengkritik pemerintah.

Pernyataan itu keluar dari Presiden Joko Widodo dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk lebih aktif dalam memberi masukan dan kritik pada pemerintah.

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya-upaya perbaikan perbaikan," kata Jokowi dalam penyampaian laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia 2020 secara virtual, Senin (8/2).

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan bahwa kritik, saran, dan masukan itu seperti jamu yang menguatkan pemerintah.

"Kami memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar," kata Pramono di peringatan Hari Pers Nasional (9/2).

Artikel ini telah tayang di Tribunsumsel.com dengan judul Yusril Ihza Mahendra Serang Jusuf Kalla Usai Sindir Presiden Jokowi 'Yang Bagaiaman Mau Dijalankan?', https://sumsel.tribunnews.com/2021/02/13/yusril-ihza-mahendra-serang-jusuf-kalla-usai-sindir-presiden-jokowi-yang-bagaiaman-mau-dijalankan?page=all

Artikel ini telah tayang di Tribunsumsel.com dengan judul Jusuf Kalla Sindir Presiden Jokowi, Sebut Bagaimana Cara Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi, https://sumsel.tribunnews.com/2021/02/12/jusuf-kalla-sindir-presiden-jokowi-sebut-bagaimana-cara-kritik-pemerintah-tanpa-dipanggil-polisi?page=all