Usai Kritik Presiden Jokowi, Mantan Wapres Jusuf Kalla Diserang Yusril Ihza Mahendra, Ini Masalahnya

Jusuf Kalla menyebutkan, jika masyarakat hendak mengeritik pemerintah, maka hendaknya disampaikan sebaik mungkin agar tak berujung dipanggil polisi.

Editor: Frans Krowin
KOMPAS.com/ACHMAD FAIZAL
Yusril Ihza Mahendra 

Usai Kritik Presiden Jokowi, Mantan Wa[res Jusuf Kalla Diserang Yusril Ihza Mahendra, Ini Masalahnya

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Akhir-akhir ini, Presiden Jokowi menjadi bahan pergunjingan publik, Ini terjadi pasca Jokowi meminta masyarakat untuk mengeritik pemerintah.

Atas pernyataan presiden tersebut, sejumlah pihak angkat bicara. Salah satunya adalah Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Jokowi di periode pertama.

Jusuf Kalla menyebutkan, jika masyarakat hendak mengeritik pemerintah, maka kritikan itu hendaknya diutarakan sebaik mungkin supaya tak berujung dipanggil polisi.

 Atas pernyataan Jusuf Kalla tersebut, Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra angkat bicara. 

Yusril Ihza Mahendra mengomentari pernyataan Jusuf Kalla (JK) yang mengatakan, bahwa "jika demokrasi tidak jalan, pemerintahan akan jatuh".

Yusril mengatakan, bisa saja yang terjadi justeru sebaliknya, yakni apabila demokrasi dijalankan maka negara yang akan runtuh.

Menurut dia, sejak dahulu bangsa Indonesia selalu berdebat mengenai demokrasi macam apa yang mau dijalankan. Sejak dulu konsep demokrasi selalu diperdebatkan tak henti-henti.

Akibatnya bongkar pasang terus dilakukan. Mulai dari sistem pemilu hingga sistem kepartaian.

"Pemerintahan daerah juga sama, bongkar pasang gak selesai-selesai. Pengelolaan kekayaan negara antara pusat dan daerah juga sama, bongkar pasang terus," kata dia.

Pada akhirnya menurut dia konsep demokrasi hanya menjadi permainan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya sendiri. Siapa yang kuat maka dia yang akan menang. Sebaliknya siapa yang lemah dia yang akan tergerus.

Yusril menilai Demokrasi Indonesia sekarang bergantung pada kekuatan baru yakni kekuatan uang dan modal. 

"Apa demokrasi seperti ini yang mau dijalankan? Kalau demokrasi seperti itu tidak dijalankan pemerintah akan jatuh, ya mungkin saja. Tetapi jika demokrasi semacam itu dijalankan, maka negara yang akan runtuh," pungkasnya.

Sebelumnya Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat terus mengkritik pemerintah.

"Presiden mengumumkan, silakan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?" kata Jusuf Kalla dalam acara diskusi virtual yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat (12/2/2021) dikutip dari Kompas Tv.

Halaman
1234
Sumber: Sriwijaya Post
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved