Terlecut Soal Gibran Disiapkan, PKB Lirik Agnez Mo & Raffi Ahmad jadi Calon Gubernur DKI, Ditimang!

POS KUPANG, COM  - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ikut buka suara soal isu Gibran Rakabuming Raka disiapkan maju di Pilkada DKI 2024.

Isu tersebut berhembus setelah keputusan penghentian revisi UU Pemilu dan Pilkada yang dianggap terlalu spekulatif dan mengada-ada.

"Tapi, namanya spekulasi atau menduga, siapapun dan apapun boleh saja. Ini negeri bebas. Tidak ada larangan siapapun untuk menduga-duga," ujar Politisi PKB Luqman Hakim, Jumat (12/2/2021).

"Jika pun benar Gibran akan maju pada Pikada DKI Jakarta 2024, itu hak politik yang dilindungi konstitusi," ujar Anggota Komisi II DPR RI ini.

Menurut dia, tentu Gibran dan Pak Jokowi sendiri yang bisa menjawab kebenarannya soal itu.

"Partai koalisi pemerintah tidak pada posisi kepentingan seperti itu," ujarnya.

PKB, menurut Luqman, juga partai lain dalam koalisi pemerintahan, punya agenda sendiri terhadap Pilkada 2024, termasuk Pilgub DKI.

"PKB belum terlalu serius berpikir ke sana. Saat ini baru awal 2021, masih jauh menuju 2024," katanya.

Meski demikian, kata Luqman, di internal PKB tentu juga sudah ada ancang-ancang.

Untuk Pilgub DKI Jakarta 2024, PKB sudah menyiapkan beberapa kader mumpuni diantaranya Jazilul Fawaid (Wakil Ketua MPR RI), Faisol Reza (Ketua Komisi VI DPR RI), Cucun Ahmad Syamsurizal (Ketua FPKB DPR RI) dan Hasbiyallah Ilyas (Ketua DPW PKB DKI Jakarta).

Sementara dari luar unsur partai, PKB melirik artis Raffi Ahmad dan Agnes Monica untuk ditimang sebagai cagub DKI Jakarta 2024.

Dikatakan keputusan penghentian pembahasan revisi UU Pemilu dan Pilkada, bagi PKB, semata karena pertimbangan situasi nasional yang membutuhkan konsentrasi pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang mengalami masalah serius.

"Partai-partai koalisi pemerintah yang lain tentu memahami situasi ini dan karenanya memberikan dukungan penuh agar agenda pemerintah ini berhasil cemerlang sehingga kesehatan dan ekonomi rakyat dapat dipulihkan kembali," ujar Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor ini.

Menurut dia, keputusan ini sama sekali tidak ada agenda kepentingan politik personal seperti yang dispekulasikan itu.

Polemik UU Pemilu