Mengejutkan! Andi Arief Sebut PDIP Gila Kuasa, Pembahasan Revisi UU Pemilu Berhenti?

Selain itu, Andi menyatakan penyelenggaraan Pilkada 2024 nantinya akan menghasilkan pejabat sementara (Pjs) kepala daerah.

Spekulasi nantinya PDIP akan memanfaatkan hal itu dan partai koalisi lain akan berebut Pjs kepala daerah, pun tidak bisa disalahkan.

Menurut Andi, akan terjadi politisasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Spekulasi lain menjegal Anies dan menyiapkan putranya Gibran yang masih menjabat sampai 2024 untuk pilkada berbarengan," tuturnya.

Andi menegaskan, Demokrat mendorong normalisasi jadwal pilkada bukan untuk berburu kekuasaaan, tetapi banyaknya masukan betapa berbahayanya jika pelaksanaan serentak 2024.

Belajar dari pemilu 2019, banyak yang wafat kelelahan dan lainnya, karena itu, katanya, penting untuk dipisah.

"Partai Demokrat juga menganggap bahwa power kepala daerah bukan dari pemiihan rakyat akan lemah."

"Akan timbul masalah legitimasi, apalagi sampai ada yang 2 tahun Pjs atau penjabat," bebernya.

Sebelumnya, Partai Demokrat menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menyiapkan putranya, Gibran Rakabuming Raka, maju di Pilgub DKI Jakarta 2024.

Hal itu dikaitkan dengan penghentian pembahasan RUU Pemilu di DPR.

DPP PDIP menilai, pemikiran tersebut sangat pragmatis.

"Kok pola pikirnya sangat pragmatis dan dangkal ya."

"Bukankah kepentingan nasional yang harus lebih didahulukan kesehatan, pemulihan ekonomi rakyat?" Tutur Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat saat dihubungi Tribunnews, Kamis (11/2/2021).

Menurut Djarot, dibutuhkan konsistensi dalam penerapan sebuah undang-undang.

Di mana, UU 10/2016 mengatur penyelenggaraan Pilkada 2024.