Mengejutkan! Andi Arief Sebut PDIP Gila Kuasa, Pembahasan Revisi UU Pemilu Berhenti?

Mengejutkan! Andi Arief Sebut PDIP Gila Kuasa, Pembahasan Revisi UU Pemilu Berhenti?

POS-KUPANG.COM -- Mengejutkan! Andi Arief Sebut PDIP Gila Kuasa, Pembahasan Revisi UU Pemilu Berhenti?

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief menilai PDIP gila kuasa.

Tudingan itu disampaikan Andi merespons perubahan sikap PDIP yang awalnya mendukung, namun pada akhirnya mendorong dihentikannya pembahasan revisi UU Pemilu.

• TERKUAK, Dua Dokter Ini Bertanggungjawab Kematian Maradona, Sebelum Mati Konsumsi Bir dan Mariyuana

• INGAT, Jangan Lupa, Ini Waktu Mengerjakan Sholat Dhuha, Amalan Senilai 360 Sedekah

• Heboh, Donald Trump Terancam Tak Bisa Gunakan Twitter untuk Selamanya, Mengapa?

"Saya kira yang gila kuasa itu justru PDIP, banyak dalih dan argumen hanya untuk kuasa," kata Andi kepada wartawan, Kamis (11/2/2021).

Andi menyatakan, PDIP termasuk partai yang punya inisiatif membahas revisi RUU Pilkada dan Pemilu.

Namun, lanjut dia, PDIP juga yang akhirnya mendorong untuk menutup pembahasan RUU itu dengan alasan agar fokus penanganan Covid-19.

Padahal, menurut Andi, saat banyak protes penyelenggaraan Pilkada 2020, jajaran PDIP dan Mendagri yang terus mendorong agar tetap berjalan.

"Pertama, di saat banyak protes Pilkada 2020 karena Covid, justru jajaran pengurus seperti Mas Djarot, Hasto, bahkan Mendagri memaksakan pilkada."

"Kita tahu bahwa memang inkumben saat itu banyak dijabat PDIP," ujarnya.

Andi mengatakan, alasan pemerintah tetap ingin menyelenggarakan Pilkada 2024 agar fokus menangani pandemi Covid-19, tidak sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menkeu Sri Mulyani.

Menurutnya, kesimpulan yang bisa diambil dari pernyataan ketiga orang tersebut adalah, pilkada serentak layak untuk digelar pada 2022 dan 2023.

"Presiden Jokowi menjamin setahun vaksin selesai, kalau selesai kan artinya 2022 dan 2023 layak pilkada."

"Menteri Airlangga dan SMI (Sri Mulyani Indrawati) menjamin ekonomi Indonesia tumbuh 5 hingga 6 persen tahun ini."

"Kalau sudah tumbuh tahun ini artinya pilkada layak 2022 dan 2023," ucapnya.