Breaking News:

Berita Sumba Timur Terkini

Dugaan Penyimpangan Gaji ASN di Dinas Pendidikan Sumba Timur, Jaksa Segera Periksa Pejabat

Kasie Intel Kejari Sumba Timur, Doniel Ferdinand, S.H mengakui, terkait kasus dugaan penyimpangan pengelolaan gaji ASN itu, saat ini masih dalam tahap

Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Ferry Ndoen
POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Kasi Pidsus Kejari Sumba Timur, Rusli Pringga Jaya ,S.H dan Kasi Intelijen, Doniel Ferdinand,S.H ketika memberi keterangan pers, Selasa (9/2/2021) 

Laporan Reporter POS - KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/WAINGAPU -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumba Timur segera memanggil dan memeriksa sejumlah pejabat yang terlibat dalam kasus dugaan penyimpangan pengelolaan realisasi gaji ASN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2019. Penyidik Kejari Sumba Timur  telah memeriksa lagi 35 saksi.

Informasi yang diperoleh POS-KUPANG.COM, Rabu (10/2/2021), menyebutkan, dalam waktu dekat jaksa akan melayangkan surat pemanggilan kepada sejumlah pejabat untuk diperiksa dalam kasus dugaan penyimpangan pengelolaan realisasi gaji ASN di Dinas Pendidikan Sumba Timur.

Sementara saksi yang sudah diperiksa sekitar 35 saksi. Saksi yang diperiksa terakhir sebanyak 10 orang. Ke-10 saksi itu, merupakan saksi yang nama mereka dimasukkan dalam daftar gaji pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur. Nama para saksi tersebut digunakan oleh Dinas Pendidikan Sumba Timur dan tercantum dalam daftar gaji di tahun anggaran 2019.

Padahal, dari nama-nama itu adalah nama-nama ASN yang telah  meninggal dunia, pensiun atau hal lainnya seperti ,dipecat dengan tidak hormat atau ASN yang mengundurkan diri dan lain sebagainya.

Setelah memeriksa para saksi ini, maka Kejari Sumba Timur akan memeriksa beberapa pejabat, baik dari Dinas Pendidikan dan juga dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Kajari Sumba Timur, Okto Rikardo,S.H yang dikonfirmasi sebelumnya melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus),  Rusli Pringga Jaya  S.H , Selasa (9/2/2021) membenarkan adanya pemeriksaan para saksi terkait  kasus dugaan penyimpangan pengelolaan realisasi gaji ASN di Dinas Pendidikan Sumba Timur Tahun Anggaran 2019.

"Saksi yang kami periksa saat ini ada 10 saksi. Sedangkan total saksi yang sudah kita periksa ada 35 orang," kata Rusli.
Didampingi Kasie Intelijen Kejari Sumba Timur, Doniel Ferdinand,S.H, Rusli menjelaskan, setelah pemeriksaan para saksi, maka jaksa juga segera memeriksa sejumlah pejabat bersangkutan atau yang memiliki kewenangan dari Dinas Pendidikan dan BKAD.
"Sementara kami masih melakukan pendalaman terhadap keterangan para saksi ini. Setelah itu, kita juga akan periksa pejabat yang berwenang dari Dinas Pendidikan dan BKAD," kata Rusli.

Dikatakan, dari Dinas Pendidikan, yakni Kepala Dinas Pendidikan, PPK, Bendahara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sedangkan dari BKAD yang akan diperiksa adalah Kepala BKAD, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan operator Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Ditanyai soal hasil pemeriksaan para saksi yang nama mereka dimasukan dalam daftar gaji pada Dinas Pendidikan Sumba Timur, Rusli mengatakan, dari hasil pemeriksaan, telah ditemukan alat bukti dan memang dari nama  yang sudah meninggal dunia berdasarkan SK tidak boleh menerima gaji begitu juga dengan yang pensiun, termasuk ASN yang audah dipecat.

"Kenyataannya,  mereka semua itu atau nama-nama itu tidak menerima gaji tersebut, sehingga pertanyaan kita, di mana uang itu berada.

Renungan Harian Katolik, Rabu 10 Februari 2021: MURNIKAN HATI

Kita sudah cek ke nama - nama termasuk bukti koran mereka tidak menerima gaji. Kami juga periksa ada ASN dari Dinas Kesehatan Sumba Timur dan juga terbukti tidak pernah terima gaji, padahal namanya ada dalam daftar gaji di Dinas Pendidikan," ujarnya.

Kasie Intel Kejari Sumba Timur, Doniel Ferdinand, S.H mengakui, terkait kasus dugaan penyimpangan pengelolaan gaji ASN itu, saat ini masih dalam tahapan pemeriksaan saksi-saksi.

Hari Ini Gubernur Lantik Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT 

"Kita saat  masih lakukan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk akan kita periksa ahli guna mendukung bahwa apakah perkara ini sudah cukup bukti atau tidak," kata Doniel.

Untuk diketahui, kasus dugaan pengelolaan gaji ASN Dinas Pendidikan Sumba Timur tahun anggaran 2019 sebesar Rp 700 juta. Jaksa menduga ada kelebihan pembayaran, yang mana dengan modus ada ASN yang sudah pensiun, ASN yang meninggal dunia tetapi nama mereka masih ada pada daftar gaji dan masih terjadi pembayaran.

Kasi Pidsus Kejari Sumba Timur, Rusli Pringga Jaya ,S.H dan Kasi Intelijen, Doniel Ferdinand,S.H ketika memberi keterangan pers, Selasa (9/2/2021)
Kasi Pidsus Kejari Sumba Timur, Rusli Pringga Jaya ,S.H dan Kasi Intelijen, Doniel Ferdinand,S.H ketika memberi keterangan pers, Selasa (9/2/2021) (POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru)
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved