Ini Penjelasan Menaker Ida Fauziyah Soal Pengganti BLT Karyawan 2021, Dialihkan ke Kartu Prakerja?

Begini Penjelasan Menaker Ida Fauziyah Soal Pengganti BLT Karyawan 2021, Dialihkan ke Kartu Pra Kerja?

POS-KUPANG.COM -- Begini Penjelasan Menaker Ida Fauziyah Soal Pengganti BLT Karyawan 2021, Dialihkan ke Kartu Pra Kerja?

Para pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta tak akan mendapat bantuan langsung tunai atau BLT dari Pemerintah. 

Seperti disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Rabu (3/2/2021), tidak ada alokasi dana untuk BLT karyawan 2021. 

• Militer Negara Ini Gelar Latihan Perang Dekat Laut China Selatan, Kerahkan 9 Kapal Perang ke Natuna?

• Konflik Laut China Selatan, Tiongkok Dipastikan Berperang dengan Amerika? Sosok ini Ungkap Fakta

• Usai Merdeka, Sosok Pemberontak Timor Leste, Berani Serang Ramos Horta dan Xanana, Ini yang Terjadi

Kendati begitu, dana BLT karyawan 2021 ternyata dialihkan untuk program kartu pra kerja.

Dia menjelaskan, program Kartu Pra kerja kini telah diubah skemanya menjadi semi bantuan sosial.  

"Kemudian, program Kartu Pra kerja yang semula untuk meningkatkan kompetisi menjadi berubah. Kami harus berikan insentif, jadi semi bansosnya Kartu Prakerja," katanya di Cikarang, Rabu (3/2/2021).

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Menaker: Alokasi Bantuan Subsidi Gaji Dialihkan ke Kartu Prakerja'

"Untuk sekarang, kami tidak menggunakan skema subsidi upah tapi program Kartu Pra kerja, yang di situ ada insentifnya tetap dilanjutkan," lanjut Ida.

Lebih lanjut Ida menjelaskan bahwa Kartu Pra kerja menjadi bagian dari program Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

Program ini telah dialokasikan dari keuangan negara sebesar Rp 20 triliun.

"Kartu Pra kerja itu ada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Kami Kementerian ketenagakerjaan menjadi bagian program itu, karena kami punya pelayanan Sisnaker memberikan pelatihan bagi program dari Kartu Prakerja itu sendiri," ujar politisi PKB ini.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari membenarkan sekaligus menegaskan bahwa tahun ini program pemerintah berupa bantuan subsidi gaji tidak berlanjut.

"Betul, di APBN 2021 tidak ada lagi subsidi upah," kata dia saat dihubungi Kompas.com, hari ini.

Dia menjelaskan, anggaran negara yang dipersiapkan tahun ini hanya diperuntukkan jaringan perlindungan sosial untuk golongan masyarakat 40 persen terbawah.