Isu Kudeta Demokrat
Jokowi Tak Balas Surat AHY, Sekjen Demokrat Sebut Ada Simpan Teki-teki, Ada Keterlibatan Orang Kuat
Riefky menilai dengan tak ada penjelasan dari Jokowi maka akan ada teka teki yang masih belum terjawab oleh masyarakat.
lihat foto
POS KUPANG, COM - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan bahwa Demokrat tak bermaksud melawan negara terkait adanya isu Kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Dmeokrat.
Termasuk tak dibalasnya surat AHY ke Presiden Jokowi, Riefky mengungkapkan Demokrat menghormati sikap Presiden Jokowi.
Surat itu berisikan dugaan kudeta yang akan dilakukan Kepala Staf Presiden Moeldoko terhadap kepemimpinan di Partai Demokrat.
Hanya saja Riefky menilai dengan tak ada penjelasan dari Jokowi maka akan ada teka teki yang masih belum terjawab oleh masyarakat.
"Meski dengan tidak adanya penjelasan Presiden Jokowi, tentu masih ada teka teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat. Namun, kami tetap menghormati pilihan dan sikap Presiden Jokowi tersebut," ujar Riefky, dalam keterangannya, Jumat (5/2/2021).
Riefky menegaskan Demokrat tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan seperti menteri-menteri terlibat dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD).
Anggota Komisi I itu enggan semua pihak salah memahami dugaan yang dilontarkan AHY.
Dia pun menegaskan pihaknya meyakini Presiden Jokowi hingga pejabat pemerintahan yang disebut namanya tidak tahu dan terlibat dalam kudeta yang menyeret nama Moeldoko.
"Kami tetap berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi maupun pejabat negara yang namanya disebut-sebut, benar-benar tidak mengetahui adanya pengambil alihan Partai Demokrat apalagi terlibat," ungkapnya.
Lebih lanjut, Riefky mengatakan Demokrat tidak bermaksud melawan negara dengan meminta penjelasan kepada Presiden Jokowi.
Partai berlambang mercy itu pun memahami kewenangan Presiden Jokowi yang tidak merespon surat AHY.
"Partai Demokrat tidak bermaksud melawan negara. Karena kami juga bagian dari negara. Kami akan tetap mencintai dan menghormati negara. Berkenaan dengan tidak dijawabnya surat Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, tentu sepenuhnya menjadi hak kewenangan Presiden Jokowi," pungkasnya.
Ada Keterlibatan Orang Kuat
Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) tak mungkin dilakukan jika tidak ada keterlibatan orang kuat dan dukungan dana yang besar.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.
