Sebut Moeldoko Sudah Ditegur Presiden Jokowi, Pernyataan Andi Arief Diragukan Sosok Ini, Benarkah?

POS-KUPANG.COM - Sebut Moeldoko Sudah Ditegur Presiden Jokowi, Pernyataan Andi Arief Diragukan Sosok Ini, Benarkah?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegur Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, terkait keterlibatannya dalam rencana pengambilalihan paksa atau kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat.

Hal itu diketahui dari cuitan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief dalam akun Twitter miliknya @Andiarief_.

• Lagi-lagi Amerika Bangkitkan Amarah China di Laut China Selatan dengan Cara Sangar Ini, Apa Itu?

• Kisruh Partai Demokrat Meluas, Kini Singgung PKB Soal Pilpres 2024, Ini Jawaban Tegas Politikus PKB 

• Ibunya Disebut jadi Penyebab Gagal Nikah Ayu Ting Ting Bungkam, Ayah Rojak Ungkap Kondisi Sebenarnya

• Beri Pengakuan Mengejutkan, Amanda Manopo Beri Sinyal Bakal Keluar dari Ikatan Cinta, Benarkah?

"KSP Moeldoko sudah ditegur Pak Jokowi. Mudah-mudahan tidak mengulangi perbuatan tercela terhadap Partai Demokrat," tulis Andi yang dikutip Tribun, Jumat (5/2/2021).

Sementara untuk pihak internal yang terlibat dalam rencana kudeta, Andi menyebut Partai Demokrat akan menertibkannya.

"Buat beberapa senior partai yang kecewa dan kurang legowo dipimpin generasi muda (AHY), kami maklumi. Itu sisa-sisa feodalisme, tugas partai untuk mendidik," ucap Andi.

Andi sebelumnya menyebut pejabat tinggi negara yang dimaksud AHY telah ikut menyusun kudeta, yaitu Moeldoko.

Selain Moeldoko, ada empat orang kader dan mantan politikus Partai Demokrat turut terlibat dalam rencana kudeta AHY.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko diminta untuk tidak lagi memikirkan 'kendaraan' politik untuk dapat maju pemilihan presiden (pilpres) 2024. 

Apalagi, belakangan ini Moeldoko dikaitkan dengan isu 'gerakan kudeta' Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Oleh karena itu, Demokrat mengajak Moeldoko untuk turut berjuang merevisi UU Pemilu agar ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold / PT) menjadi 0 persen.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron dalam diskusi virtual bertajuk 'Imbas Skenario Kudeta Politik Menyasar AHY’, Kamis (4/2/2021). 

"Saya sarankan kepada Pak Moeldoko sebaiknya ayok turut berjuang sama-sama untuk merevisi UU Pemilu agar presidential threshold itu 0 persen. Itu saya setuju," kata Herman. 

"Enggak usahlah mikirin ngambil-ngambil kendaraan yang sudah ada. Apalagi mengambil paksa kepemimpinan partai," imbuhnya. 

Herman juga menyarankan kepada Moeldoko, agar memberi saran kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendukung partai koalisi merevisi UU Pemilu.

Dengan adanya revisi tersebut, peluang Moeldoko maju Pilpres 2024 tanpa dukungan parpol terbuka lebar apabila PT menjadi 0 persen. 

"Dan ya Pak Moeldoko harus berjuang untuk merevisi dan menurunkan PT 0 persen," ucapnya.

BACA JUGA BERITA LAINNYA:

Partai Demokrat kini jadi sorotan publik, pasca beredar kabar bahwa orang dekat Presiden Jokowi berniat mengkudeta kepemimpinan Partai Demokrat.

Hal itu diutarakan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Atas tudingan itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko langsung angkat bicara.

Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief dalam akun Twitter miliknya @Andiarief_. 

"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," tulis Andi yang dikutip Tribunnews, Senin (1/2/2021).

Menurutnya, alasan AHY berkirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana pengambilalihan Demokrat secara paksa oleh Moeldoko, karena dikabarkan mendapat restu dari presiden. 

• Lagi-lagi Amerika Bangkitkan Amarah China di Laut China Selatan dengan Cara Sangar Ini, Apa Itu?

• Ibunya Disebut jadi Penyebab Gagal Nikah Ayu Ting Ting Bungkam, Ayah Rojak Ungkap Kondisi Sebenarnya

• Beri Pengakuan Mengejutkan, Amanda Manopo Beri Sinyal Bakal Keluar dari Ikatan Cinta, Benarkah?

"Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," tulis Andi. 

Sebelumnya, AHY mengungkap ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa.

Hal itu didapatkannya setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).

AHY menyatakan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

Gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader dan non-kader.

Gabungan dari pelaku gerakan itu ada lima orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.

Oleh karena itu, AHY sejak pagi tadi telah bersurat secara resmi kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait gerakan politik yang disebut inkonstutional itu.

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," pungkasnya.

Kirim Surat ke Jokowi

• Lagi-lagi Amerika Bangkitkan Amarah China di Laut China Selatan dengan Cara Sangar Ini, Apa Itu?

• Kisruh Partai Demokrat Meluas, Kini Singgung PKB Soal Pilpres 2024, Ini Jawaban Tegas Politikus PKB 

• Auto Miskin, 6 Shio Ini Terancam Kere Besok Sabtu 6 Februari 2021, Cek Dompet Masing-masing

• Tidurlah yang Nyenyak, 6 Zodiak Ini Diprediksi Paling Hoki Besok Sabtu 6 Februari, Kamu?

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan dirinya telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) [ada Senin (1/2/2021) pagi.

Tujuan AHY menyurati Jokowi ialah untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait informasi adanya gerakan politik inkonstutional yang bermaksud untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Berdasar informasi yang didapat, AHY menyebut ada keterlibatan sejumlah nama di lingkup pemerintahan Kabinet indonesia Maju.

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ungkap AHY dalam konferensi pers di Taman Politik DPP Demokrat, Senin, dikutip dari kanal YouTube AHY.

Dalam paparan AHY, informasi adanya gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan Demokrat didapatkannya dari laporan pimpinan dan kader Demokrat baik pusat maupun cabang.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY.

Terdiri dari 5 Orang

Lebih lanjut AHY menyatakan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi.

AHY menyebut, gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader dan non-kader.

Gabungan dari pelaku gerakan itu ada 5 (lima) orang.

Terdiri dari satu kader Demokrat aktif dan satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif.

Kemudian, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi.

Selain itu, satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu.

Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.

AHY menyebut, tokoh yang akan mengambil alih itu, akan menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik.

"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum Partai Demokrat tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum Partai Demokrat, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," katanya.

Dan para pelaku, kata Agus, merasa yakin pasti sukses karena didukung para pejabat tinggi lain.

"Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka meng-klaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya," ujarnya.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/05/andi-arief-ksp-moeldoko-sudah-ditegur-pak-jokowi?page=all