Sebut Moeldoko Sudah Ditegur Presiden Jokowi, Pernyataan Andi Arief Diragukan Sosok Ini, Benarkah?

Dengan adanya revisi tersebut, peluang Moeldoko maju Pilpres 2024 tanpa dukungan parpol terbuka lebar apabila PT menjadi 0 persen. 

"Dan ya Pak Moeldoko harus berjuang untuk merevisi dan menurunkan PT 0 persen," ucapnya.

BACA JUGA BERITA LAINNYA:

Partai Demokrat kini jadi sorotan publik, pasca beredar kabar bahwa orang dekat Presiden Jokowi berniat mengkudeta kepemimpinan Partai Demokrat.

Hal itu diutarakan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Atas tudingan itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko langsung angkat bicara.

Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief dalam akun Twitter miliknya @Andiarief_. 

"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," tulis Andi yang dikutip Tribunnews, Senin (1/2/2021).

Menurutnya, alasan AHY berkirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana pengambilalihan Demokrat secara paksa oleh Moeldoko, karena dikabarkan mendapat restu dari presiden. 

• Lagi-lagi Amerika Bangkitkan Amarah China di Laut China Selatan dengan Cara Sangar Ini, Apa Itu?

• Ibunya Disebut jadi Penyebab Gagal Nikah Ayu Ting Ting Bungkam, Ayah Rojak Ungkap Kondisi Sebenarnya

• Beri Pengakuan Mengejutkan, Amanda Manopo Beri Sinyal Bakal Keluar dari Ikatan Cinta, Benarkah?

"Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," tulis Andi. 

Sebelumnya, AHY mengungkap ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa.

Hal itu didapatkannya setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).

AHY menyatakan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

Gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader dan non-kader.