Andi Arief Ungkap Rencana Kudeta ke Partai Demokrat, Moeldoko Langsung Jawab Jangan Bawa-Bawa Istana

Kepala Staf Presiden Jenderal Purnawirawan Moeldoko  mengatakan, menjadi seorang pemimpin itu, jangan baperan dan mudah terombang-ambing.

"Saran saya ya. Jadi seorang pemimpin itu jadi seorang pemimpin yang kuat, Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing dan seterusnya," kata Moeldoko dalam konferensi pers virtual, Senin, (1/2/2021).

Moeldoko pun menceritakan penyebab dirinya menjadi sasaran tudingan akan merebut partai Demokrat. Menurutnya banyak orang yang sebagaian adalah kader Demokrat, datang ke rumahnya. Mereka yang datang kemudian curhat mengenai kondisi yang terjadi ditubuh partai berlambang mercy tersebut. 

Moeldoko mengatakan apabila anak buah tidak boleh main kemana-mana termasuk bertemu dengannya, sebaiknya diborgol saja.

"Kalau  anak buahnya tidak boleh pergi kemana-mana ya diborgol aja kali ya, begitu," katanya.

Sebagai tuan rumah yang kedatangan tamu, Moeldoko mengaku hanya mendengar curhatan. Meski merupakan mantan Panglima TNI, ia terbuka kepada siapapun yang ingin bertemu. 

"Secara bergelombang mereka datang, berbondong-bondong, ya kita terima, konteksnya apa? ya saya tidak mengerti dari ngobrol-ngobrol itu biasanya diawali dari pertanian karena saya memang suka pertanian, berikutnya pada curhat tentang situasi yang dihadapi, ya gue dengerin aja gitu," kata Moeldoko. 

Moeldoko mengingatkan agar jangan setiap ada masalah atau peristiwa dikaitkan dengan istana. Karena menurut Moeldoko, Presiden Jokowi sama sekali tidak tahu dengan masalah tersebut. 

"Jangan sedikit-sedikit Istana.  Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi jangan sedikit-sedikit Istana, dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini,  karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, eggak tahu apa-apa dalam hal ini," kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko, masalah partai Demokrat tersebut menjadi urusannya secara pribadi bukan sebaga Kepala Staf Presiden.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa.

AHY menyebut, hal itu didapatkannya setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).

AHY menyatakan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

AHY menyebut, gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader dan non-kader.