Kepala BPBD NTT, Thomas Bangke : NTT Siaga Bencana Hidrometeorologi
kesiapsiagaan yang diharapkan atau diperintahkan adalah dengan membangun posko 24 jam di seluruh kabupaten.
Penulis: Ryan Nong | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Kepala BPBD NTT, Thomas Bangke : NTT Siaga Bencana Hidrometeorologi
POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan status siaga Bencana Hidrometeorologi di wilayah provinsi. Status Siaga Bencana tersebut ditetapkan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat melalui surat keputusan tentang status dan Penanganan Siaga Bencana Hidrometeorologi di Provinsi NTT.
Kepala BPBD NTT, Thomas Bangke mengatakan status siaga Bencana Hidrometeorologi telah ditetapkan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat sejak Desember 2020. Status Siaga tersebut berlaku hingga Juni 2021.
"Sudah dari bulan Desember sudah ada SK Gubernur tentang siaga darurat untuk bencana hidrometeorologi, yakni banjir, longsor, angin puting beliung, abrasi pantai dan gelombang tinggi," ujar Thomas yang dihubungi POS-KUPANG.COM, Jumat (29/1) malam.
Ia menjelaskan, sesuai dengan perkiraan BMKG, maka puncak musim hujan di NTT terjadi merata selama bulan Januari dan Februari 2021.
Akibat musim hujan yang merata itu, kata dia, kejadian bencana terjadi di beberapa kabupaten di NTT. Ia mencontohkan, terbaru terjadi peristiwa longsor di Kelurahan TDM Kota Kupang yang menyebabkan 2 warga meninggal dan satu rumah rusak berat.
Pemerintah Provinsi, ungkap Thomas, telah memberikan penegasan kepada para bupati dan walikota Kupang.
"Oleh bapak Gubernur pada Bulan November, para bupati ditegaskan untuk siap siaga, siap antisipasi apabila terjadi bencana alam," kata Thomas.
Dijelaskan, kesiapsiagaan yang diharapkan atau diperintahkan adalah dengan membangun posko 24 jam di seluruh kabupaten.
"Diharapkan para bupati membuat posko selama 24 jam dan terus sampai dengan tingkat desa," katanya.
Selain itu, pada bupati juga diharapkan untuk mempersiapkan ketersediaan logistik dan peralatan melalui koordinasi antar pelaku. Untuk itu, seluruh perangkat daerah harus dilibatkan bersama dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, pengusaha, akademisi dan pers sesuai dengan prinsip pentahelix dalam penanggulangan bencana.
Bagi daerah yang telah memiliki peta rawan bencana longsor dan banjir maka agar segera mengaktifkan sistem peringatan dini yang sudah disepakati masyarakat baik di tingkat kabupaten maupun tingkat lokal (desa). Ia mengatakan, yang paling penting dalam sistem peringatan dini adalah pengerahan tenaga.
Ia menjelaskan, BPBD telah memfasilitasi pembentukan 200 desa tangguh bencana dengan masing masing desa tangguh memiliki minimal 10 relawan tangguh bencana.
"Kita berharap relawan tangguh bencana akan menjadi garda terdepan bila terjadi bencana untuk melakukan evakuasi, pengaturan pengungsi, mendirikan tenda hingga melaksanakan dapur umum bekerjasama dengan kementerian sosial," ungkapnya.
Ia mengatakan, berdasarkan peta resiko bencana BPBD NTT, khusus ancaman bencana hidrometeorologi yang disebabkan curah hujan yang tinggi seperti banjir dan longsor berpotensi terjadi seluruh daratan Flores dan Lembata, di Kabupaten Kupang, Kota Kupang, TTS, Malaka dan Belu untuk Pulau Timor serta wilayah Sumba Timur dan sebagian kecil Sumba Barat di Pulau Sumba.
