Bupati Nagekeo Ambil Sumpah 12 ASN Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Lihat Daftar Namanya

Bupati Nagekeo Ambil Sumpah 12 ASN Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Lihat Daftar Namanya

POS-KUPANG.COM | MBAY--Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do mengambil sumpah dan pelantikan terhadap 12 Aparatur Sipil Negara (ASN) pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkup pemerintah daerah Nagekeo bertempat di Aula Setda Nagekeo, Senin (25/1/2021).

Dalam sambutannya, Bupati Don menekankan bahwa pemindahan jenis pekerjaan (tour of duty) dan pemindahan tempat kerja (tour of area) dalam dunia birokrasi merupakan suatu keharusan supaya tidak jenuh dalam satu pekerjaan yang sama.

Selain itu, kata Bupati Don, pelantikan dilakukan dengan mempertimbangan kebutuhan daerah dan bentuk apresiasi terhadap keterampilan kinerja yang diperlihatkan oleh staf selama ini.

"Hari ini, ibu Gianny Pardosi, setelah sekian lama di APIP (aparatur pengawas internal pemerintah), saya percayakan ke Pol PP sebagai sekretaris," ungkapnya.

Dijelaskannya, kondisi Kabupaten Nagekeo saat ini ada peningkatan gangguan trantib, yang dilakukan bukan saja orang-orang terdidik, tetapi sudah merambat masuk hingga kaum terdidik.

"Oleh karena itu, kehadiran ibu adalah untuk menyeimbangkan pendekatan dari fisik melulu ke soft skill," ujarnya.

Bupati Don menjelaskan, Kabupaten Nagekeo memiliki basis wilayah yang bisa menjadi rujukan adalah tata ruang, dimana paling Timur Anakoli, dan paling Barat Nggolonio. Yang menjadi wilayah Episentrum ada wilayah di Danga, Lape Mbay I, dan Aeramo.

Wilayah tersebut sudah semakin jelas menunjukan kerawanan. Ada kerawanan baru yang terjadi di wilayah pengembangan Mbay I, Mbay II sampai Waekokak. Daerah tersebut merupakan pertumbuhan baru di mana tanah di sana cepat sekali berpindah tangan dan kerawanan mudah terjadi.

"Kasus terakhir, saat kubur almarhum Pak Mario kemarin, (kasus probable Covid-19, red), muncul masalah sosial terkait lahan di daerah itu. Padahal, yang kita kuburkan adalah manusia, bukan hewan. Orang kadang mempergunakan pentas apa saja untuk menunjukkan bahwa saya punya sesuatu di tempat itu," ujarnya.

"Hal lain, adalah bagaimana Pol PP harus bereaksi cepat. Kita ada gap (jurang pemisah) antara tindakan dengan pembiayaan. Ibu, saya minta ada di sana untuk menekan gap ini. Saudara Hilarius Tiga, juga punya peran sangat penting di sana terkait pendekatan penegakan peraturan daerah," ungkapnya.

Bupati Don mengatakan, dirinya menempatkan para auditor di BPBD supaya pemerintah daerah hadir ketika masyarakat mengalami masalah gawat darurat.

"Kehadiran tiga orang mantan auditor di sana untuk memulai dari awal agar tidak terjadi persoalan administrasi dan tindakan. Di sana, reaksinya harus cepat, administrasi mengikuti. Beda dengan unit lain, di sana, kerja dulu baru administrasi menyusul. Oleh karena itu, rekaman tentang administrasi harus sudah siap sejak awal kerja," ujarnya.

Bupati Don menambahkan, dirinya juga mempercayakan jabatan kepada staf di Dinas Komunikasi dan Informasi dengan tujuan supaya dinas tersebut betul-betul berperan maksimal seperti kegiatan penting sering tidak terpublikasikan dengan baik. Melalui WhatsApp Grup, para Pimpinan Perangkat Daerah bisa diinformasikan kegiatan agar bisa diikuti dengan baik.

"Kita kurang memberitahu publik apa yang sudah maupun apa yang sedang kita kerjakan, sehingga masyarakat tidak banyak yang tahu. Media pun tidak tahu. Kita dari awal sudah harus menyadari bagaimana mempublikasikan berita. Ada sensasi, tapi juga harus ada pesan dan isi," ungkapnya.