KPK Diujung Tanduk, Mantan Jubir KPK Febri Diansyah Minta Doa: Kenapa? Ada Gerakan Memandulkan KPK?

Setelah DPR secara bulat memilih tokoh yang dinilai melanggar kode etik sebagai ketua KPK, kini muncul tudingan KPK dikuasai kelompok Taliban.

Editor: Frans Krowin
KOMPAS.COM/HADI MAULANA
Mantan Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Biro Humas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang lebih dikenal sebagai Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. 

Setelah DPR secara bulat memilih tokoh yang dinilai melanggar kode etik sebagai ketua KPK, kini muncul tudingan KPK dikuasai kelompok Taliban.

Kelompok Taliban di KPK adalah stigmatisasi terhadap penyidik KPK yang tanpa pandang bulu melakukan penegakan hukum, melakukan operasi tangkap tangan (OTT), dan memproses sejumlah pejabat korup.

Penyebutan adanya Polisi Taliban Vs Polisi India dinilai sejumlah kalangan sebagai upaya pelemahan terhadap KPK. Isu pelemahan itu diduga dilakukan secara terstruktur dengan tujuan-tujuan tertentu. Untuk memandulkan KPK?

Terkait isu Polisi Taliban Vs Polisi India itu, Guru Besar Politik LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) pun membuat cuitan khusus.

Menteri Sosial Juliari P Batubara mengenakan rompi oranye menaiki mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). KPK resmi menahan Juliari P Batubara atas dugaan menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kemensos
Menteri Sosial Juliari P Batubara mengenakan rompi oranye menaiki mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). KPK resmi menahan Juliari P Batubara atas dugaan menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kemensos (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Guru Besar LIPI Prof Syamsuddin Haris tegaskan tak ada kelompok Taliban di KPK.

Prof Syamsuddin Haris dan kawan-kawannya telah lebih 3 tahun melakukan penelitian di tubuh lembaga anti korupsi tersebut.

"Saya dan beberapa teman sdh lbh dari 3 thn terakhir melakukan kerjasama riset dgn rekan2 di
@KPK_RI. Tdk ada Taliban," ujar Syamsuddin Haris.

Sebutan ada kelompok Taliban di KPK atau istilah Polisi Taliban Vs Polisi India adalah upaya dari insitusi lain di Indonesia untuk melemahkan KPK sehingga kemudian bisa menguasai KPK.

"Itu adalah isapan jempol belaka utk membenarkan saudara tua (baca: polisi) masuk dan meng-obok2 KPK," tegas Syamsuddin Haris melalui akun twitternya, Sabtu (14/9/2019).

Prof Syamsuddin Haris termasuk guru besar yang secara konsisten dan keras mengkritik upaya pelemahan KPK.

Syamsuddin Haris juga mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan KPK, terutama terkait revisi UU KPK.

Menurut Syamsuddin Haris, DPR sekarang bukan akan merevisi UU KPK, tetapi melakukan membentuk KPK baru yang jadi macan ompong.

Simak cuitan Syamsuddin Haris terkait KPK.

@sy_haris Sep 11: Saya sdh baca. Ini bukan revisi tapi pembentukan UU baru krn hampir semua pasal diubah. KPK format lama dibubarkan dan dibentuk KPK baru yg macan ompong. Cc:
@PDI_Perjuangan @Gerindra @Golkar5 @NasDem @DPP_PKB @PDemokrat @PKSejahtera @Fraksi_PAN @DPP_PPP

@sy_haris Sep 13: Lengkap sdh skenario pelumpuhan @KPK_RI. Pak @jokowi mbiarkan capim yg diduga cacat integritas lolos ke DPR, bahkan kemudian dipilih sbg Ketua KPK. Pada saat bersamaan Presiden setuju mbahas usul revisi UU KPK dari DPR. Mereka lupa, di atas Presiden & DPR ada rakyat yg berdaulat.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved