Patuhi Perintah Partai, FPDIP DPRD Kupang Keluar dari Koalisi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edy Hayong

POS-KUPANG.COM I KUPANG-Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPRD Kupang mengambil sikap resmi untuk keluar dari koalisi bersama partai-partai yang sebelumnya mendukung kepemimpinan Bupati Kupang, Korinus Masneno dan Wabup, Jerry Manafe.

Sikap politik ini diambil untuk menjadi oposisi sebagai bentuk kepatuhan pada perintah partai. Fraksi ini menjadi penyeimbang dalam mengkritisi segala kebijakan pemerintah daerah jika dipandang tidak sesuai regulasi dan kepentingan seluruh masyarakat.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Kupang, Johanes Mase menyampaikan ini kepada Wartawan di Gedung DPRD Kabupaten Kupang belum lama ini.

Dikatakan Anis Mase, alasan utama mengapa Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Kabupaten Kupang mengambil sikap politik oposisi dengan Pemerintah Kabupaten Kupang tentu dengan pertimbangan yang rasional.

Anis lalu membeberkan alasan mengapa PDIP memilih sikap oposisi dengan pemerintah dibawah pimpinan Bupati Kupang Korinus Masneno dan Wakil Bupati Jerry Manafe.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kupang ini, keputusan politik yang diambil merupakan keputusan partai untuk keluar dari koalisi besar yang terbentuk sebelum pemilihan Alat Kelengkapan Dewan.

Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Kupang memilih jalan sendiri menjadi penyeimbang pemerintah. Sikap F-PDIP jelas menjadi penyeimbang mengkritisi segala kebijakan pemerintah daerah jika dipandang tidak sesuai regulasi dan kepentingan seluruh masyarakat.

 "Pemerintah kalau salah kita tegur, kalau benar kita dukung," katanya.

F-PDIP memandang bahwa tidak ada faedahnya berkoalisi dengan pemerintah jika segala kebijakan publik yang diambil pemerintah tidak pernah ada koordinasi dengan partai koalisi pemerintah. Keputusan pemerintah diambil sendiri tanpa memikirkan kehadiran partai koalisi.

 "F-PDIP hanya dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan sehingga terkesan ada dukungan dari partai koalisi mendukung kebijakan pemerintah, tapi ketika mengambil kebijakan, PDIP tidak pernah dilibatkan, termasuk untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

Koalisi besar yang terbentuk hanya untuk melegitimasi kepentingan tertentu, sementara kebijakan penting lainnya pemerintah tidak pernah melibatkan PDIP dan partai koalisi.

 Ia mengatakan, F-PDIP tidak ingin terlibat lebih jauh terhadap segala bentuk kebijakan yang merugikan kepentingan masyarakat Kabupaten Kupang.

Anis memberi contoh, ada program jalan yang diusulkan PDIP justru di coret oleh pemerintah, sedangkan penyertaan modal kepada pihak ketiga yang justru melanggar regulasi malah dipertahankan.
Sikap F-PDIP keluar dari koalisi besar katanya, telah pula dilaporkan kepada DPP PDIP di Jakarta termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.

Menurutnya, 29 anggota DPRD Kabupaten Kupang dari partai koalisi tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan, kecuali partai tertentu.