Breaking News:

Info Kota Kupang Terkini

PTT Cemas SK Tak Diperpanjang, Komisi I DPRD Kota Kupang Harapkan tak Ada Pengurangan

untuk itu harus ada kepastian bagi PTT soal batasan waktu kapan SK akan diperpanjang. Semua PTT sudah dianggarkan, jadi tidak ada pengurangan.

POS KUPANG.COM/YENNY TOHRI
YUVEN TUKUNG 

POS-KUPANG.COM | KUPANG --PTT di lingkup Pemerintah Kota Kupang merasa cemas bila SK mereka tidak di perpanjang lagi pada tahun 2021. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang dalam surat ederan kepada seluruh pimpinan Perangkat Daerah meminta agar mulai 4 Januari 2021 seluruh PTT yang jumlahnya lebih dari 2000-an orang di lingkup Setda Kota Kupang tidak berkantor sampai ada penerbitan SK PTT. Kecuali PTT pada Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran tetap berkantor  melaksanakan tugas seperti biasa. 

Bunyi edaran sebagai berikut, disampaikan kepada Yth, Sekda, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Walikota, Pimpinan Perangkat Daerah, Direktris RS S K Lerik, Kepala UPT Puskesmas, Camat & Lurah Lingkup Pemkot Kupang agar menyampaikan kepada staf PTT dibawah pimpinan Bapak/Ibu untuk tidak berkantor pada 4 Januari 2021 sampai dengan menerima SK Pengangkatan PTT Tahun Anggaran 2021, 

kecuali PTT pada Dinas LHK, BPBD dan Damkar tetap berkantor dan melaksanakan tugas seperti biasa. 
Demikian untuk menjadi perhatian, terima kasih.

Salah satu PTR Randy berharap Pemerintah bisa memerhatikn mereka untuk memperpanjang kontrak. 
Begitu juga dengan Jefri Hituriun meminta agar bisa diangkat menjadi P3K.

Menanggapi hal ini Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang, Yuven Tukung, ketika dihubungi POS-KUPANG.COM via telepon, menyampaikan bahwa tahapan administrasi harus dilakukan oleh pemerintah dan DPRD mendukung itu. Kemudian tahapan evaluasi kinerja juga bagian dari yang terpenting dalam mengukur kontribusi kinerja PTT.

"Paling penting bagi saya, proses ini harus berjalan fer dan transparan. Harus ada kepastian bagi teman-teman PTT bukan berbasis like dan dislike, atau berbasis siapa menitipkan siapa dan mengamankan siapa. Terutama kita mempertimbangkan lapangan pekerjaan di tengah situasi covid. Persoalan ini hampir beulang tahun pada tahun-tahun sebelumnya," tuturnya.

Okeh karena itu, kata Yuven, membutuhkan langkah cepat dari Pemerintah untuk menyelesaikan tahanpan prosesnya. Tidak menunda dalam ketidakpastian. Sampai kapan SK akan diperpanjang. Karena anggaran sudah berjalan dan diketok untuk mengcover jumlah PTT di lingkup Pemkot.

Dari sisi anggaran, kata Yuven, tidak menjadi masalah. Kalau misalkan evaluasi dilakukan di awal tahun, lantas baru  mengetahui mendapat angka karena dari berbagai indikator,  itu sudah tidak tepat lagi. 
"Kalau ada yang keluar lalu bagaimana anggaran yang sudah ditetapkan," ujarnya.

Dikatakannya untuk itu harus ada kepastian bagi PTT soal batasan waktu kapan SK akan diperpanjang. Semua PTT sudah dianggarkan, jadi tidak ada pengurangan. Kalau hanya memperbaharui SK tidak menjadi soal tapi diharapkan tidak ada orang yang menjadi korban, yang tertindak dan tergeser dari proses itu.

Komisi I akan berkoordinasi dengan BKP2D untuk mengetahui model evaluasi yang dilakukan.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati).
 

Baca juga: Kasus Penghinaan Perwira TNI AD, Polda NTT : Laporan Polisi Atas Bupati Alor Telah Dicabut 

 


Baca juga: PPNI NTT Siap Ikuti Arahan Pemerintah Terkait Vaksin, Simak INFO

 
 

 
 

Penulis: Yeni Rachmawati
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved