Breaking News:

BPJS Naik

Darius Beda Daton: Kenaikan Iuran BPJS Harus Sebanding dengan Pelayanan dari Pihak Rumah Sakit

kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri harus sebanding dengan peningkatan pelayanan secara maksimal dari pihak Rumah Sakit

Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM / DIONISIUS REBON
Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, Senin, 02/10/2020. 

POS-KUPANG.COM | KUPANG-Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT, Darius Beda Daton mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri pada tahun 2021 harus sebanding dengan peningkatan pelayanan secara maksimal dari pihak Rumah Sakit. Pasalnya kenaikan iuran BPJS tersebut berdasarkan permintaan rumah sakit berdasarkan hitungan Aktuaria.

Dikatakan Darius, berdasarkan hitungan real cost  rumah sakit bagi para pasien lebih tinggi daripada jumlah yang disubsidi. 

"Tarif BPJS ditentukan oleh pemerintah. Tetapi menurut rumah sakit, tarif yang ditentukan pemerintah itu, jumlahnya terlalu kecil, tidak sesuai dengan real cost pembiayaan pasien di rumah sakit," ungkapnya saat dihubungi POS-KUPANG.COM, Senin, 28/12/2020.

Baca juga: Di Ende Umat Muslim Antusias Ucap Selamat Natal, Bupati Djafar : Ende Kota Pancasila

Oleh karena itu, pihak rumah sakit meminta agar iuran BPJS dinaikan sesuai hitungan aktuaria.

Ia menilai, kenaikan iuran BPJS sesuai hitungan real-cost rumah sakit merupakan hal yang wajar. Pasalnya untuk wilayah NTT diperkirakan 80% pemilik kartu BPJS merupakan peserta PBI.

"Jadi jangan sampai sudah naik, rumah sakit masih beralasan ketika pelayanan kurang baik," tandas Darius.

Baca juga: Update Corona Sumba Timur - Satu Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

Status kepesertaan BPJS, lanjutnya, masuk dalam beberapa kategori yakni PBI (disubsidi oleh APBN dan APBD) dan Peserta Mandiri. Sedangkan, kenaikan iuran BPJS dikhususkan bagi peserta mandiri. 

 BPJS peserta mandiri, tutur Darius, merupakan anggota yang masuk dalam kategori orang mampu. 

Ia menjelaskan bahwa, kenaikan iuran BPJS bagi peserta mandiri dipicu oleh kelurahan pihak rumah sakit bahwa,  akumulasi hitungan Iuran tidak sesuai dengan  biaya perawatan pasien peserta BPJS. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved