Padat Karya Langkah Cerdas Bupati Don di Tengah Pandemi Covid-19

Pola padat karya langkah cerdas Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do di tengah pandemi Covid-19

POS-KUPANG.COM - Pada Maret 2020, Kabupaten Nagekeo mungkin juga kabupaten lain di NTT, mengalami turbulensi kehidupan sosial , termasuk krisis pembangunan dan pelayanan publik.

Pandemi virus corona begitu masif memengaruhi pola pergaulan dan komunikasi antar warga.

Kabar kasus reaktif saja, belum positif covid, sebegitu cepat menyebar di antara warga dan secara tidak terkendali, muncul rasa takut, cemas bahkan panik.

Sejak awal, semua larut dalam rasa was-was, manakala anggota keluarga atau warga di lingkungannya terdapat kasus reaktif.

Baca juga: Patroli Gabungan PKM di Sikka akan Terus Dilakukan

Kondisi yang paling nyata, adalah warga kehilangan peluang usaha. Beberapa jenis usaha, seperti rumah makan, hotel, perbengkelan, kios/toko, angkutan darat, ojek, dan lain-lain berhenti beroperasi. Berhenti karena kehilangan pelanggan dan juga pilihan cara untuk tidak terjadi kontak fisik dengan pelanggan, karena khawatir penularan virus corona.

Pelayan publik, para aparatur pemerintah juga karyawan swasta, harus memilih kerja dari rumah, work from home (WFH). Sekolah ditutup untuk waktu yang tidak ditentukan, tidak ada KBM tatap muka, yang terjadi KBM online atau vurtual.Jalan raya pun sepi. Pasar dan rumah ibadah pun ditutup. Aktivitas perayaan keagamaan dilakukan dari rumah secara virtual / daring.

Bupati Nagekeo, dr. Johanes Don Bosco Do bersama Wakil Bupati, Marianus Waja dan para pimpinan perangkat daerah lainnya tidak bisa tinggal diam ketika situasi ini terjadi.

Baca juga: 33 Anak Stunting Dapat Bantuan Telur dari Polres Sikka

"Covid-19 tidak bisa dihindari, tapi harus dihadapi. Pandemi Covid-19, mestinya dilihat sebagai peluang dan cara baru mengurus hajat hidup orang banyak" tegas Bupati Don kepada para aparatnya kala itu.

Setelah melalui beberapa kali percakapan rapat, dihasilkanlah kesepakatan per 09 April 2020 yang pada intinya adalah menugaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah re-focussing dan re-alokasi anggaran tahun 2020 pada pos belanja tak terduga (BTT) dalam pergeseran APBD tahun 2020 mendahului perubahan APBD.

Re-focussing dan Re-alokasi diarahan pada 3 klaster yakni Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi, dan Jaring Pengaman Sosial.

Jaring Pengaman Sosial melibatkan Dinas Nakertrans, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, serta Badan Keuangan Daerah.

Bupati Don tanpa banyak kompromi, langsung memilih pola kerakyatan dan gotong- royong bentuk padat karya dalam mengatasi dampak Covid-19 bidang pengaman sosial ketenagakerjaan.

"Pengangguran adalah benih kemiskinan. Covid-19 membuka mata dan hati kita untuk melayani mereka yang benar-benar rentan dan paling membutuhkan," ujar Don.

Selanjutnya, Kadisnakertrans Nagekeo, Marselinus Lowa selaku eksekutor lapangan menjelaskan bahwa kegiatan padat karya pada dinas yang dipimpinnya adalah aktivitas yang berkaitan dengan klaster jaring pengaman sosial ketenagakerjaan yang kondisinya mulai terpuruk ke arah pengangguran akibat dampak pandemi Covid-19.

Kepada tim Humas Nagekeo, Marsel menjelaskan bahwa padat karya tahun 2020 ini mengambil lokus pada Daerah Irigasi Teknis Mbay.

Mengapa Irigasi Mbay ?

Pertama, sesuai arahan Bupati Nagekeo, padat karya fokus pada irigasi teknis Mbay. Pertimbangannya, bilamana kita menangani irigasi teknis Mbay 3500 ha, maka kita akan memproduksi padi/beras dalam jumlah besar yang selanjutnya bisa disuplai ke desa-desa di wilayah Nagekeo yang daya belinya rendah.

Kedua, di daerah irigasi teknis Mbay memang menyimpan persoalan sangat kompleks, baik kelembagaan petani maupun infrastruktur irigasi Mbay itu sendiri.

Kebijakan pola padat karya, mulai didorong saat pandemi Covid-19 melanda tanah air. Melalui padat karya, petani yang juga adalah tenaga kerja terdampak Covid-19, bisa mendapat penghasilan dari pekerjaannya.

Ada yang namanya penganggur tetap, ada pula yang musiman atau sementara / setengah menganggur. Di masa pandemi Covid-19, petani mengalami pengangguran sesaat. Pendapatan rendah, daya beli menurun, karena hasil dari sawah / ladang tidak bisa dipasarkan. Pasar ditutup. Petani Mbay dan umumnya di Nagekeo menganggur.

Sejak akhir Maret 2020 Bupati Nagekeo mengeluarkan kebijakan penanganan dampak Covid-19. Secara kasat mata, tenaga kerja sangat terdampak karena tidak ada aktivitas pardagangan barang maupun jasa. Akibatnya daya beli menurun.

Dinas terkait mulai melakukan sosialisasi, menggali permasalahan, dan akhirnya didapati bahwa petani benar-benar tidak bisa menjual beras karena pasar ditutup untuk waktu tertentu.

Petani di Daerah Irigasi Mbay (kanan) berjumlah 4.396 orang dari 41 P3A.

Yang ikut ambil bagian bekerja dalam kegiatan padat karya berjumlah 3.737 petani.

Ada sekitar 600 petani tidak termasuk karena ada yang sudah berusia jompo dan ada pula yang berprofesi sebagai ASN. ASN ikut serta bekerja hanya tidak mendapat upah (tidak dibayar).

Rata-rata warga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemda yang sudah alokasikan dana covid untuk masyarakat termasuk memperbaiki saliran irigasi Mbay.

Selama ini mereka keluhkan kekurangan air, sekarang terjawab. Mereka mengharapkan untuk dilanjutkan. Mereka juga menginginkan agar kualitas pekerjaan dan anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan yang direncanakan. Dengan padat karya, kualitas pekerjaan terjamin karena mereka sendiri yang bekerja.

Kondisi infrastruktur irigasi masih banyak yang belum tertangani. Total ada 132.042 m saluran tersier. Sudah permanen 37.354, 50 m. Yang belum permanen 94.687,50 m

Dengan dana covid, ditargetkan bisa terbangun 12.106 m. Lagi 82.581 m yang belum dikerjakan. Inilah yang petani kehendaki untuk dilanjutkan.

Jalan tani total panjang 221.427 meter. Sudah ditingkatkan 55.947 m, yang belum 165.480 m.

Tahun 2021, Bupati Nagekeo meminta agar kedua menu, yakni saluran dan jalan tani bisa ditangani lagi.

Hal lain yang juga menarik, padat karya ini sangat dirasakan manfaatnya oleh petani. Disamping mereka sendiri mendapatkan upah kerja dalam bentuk HOK, petani juga sangat dibantu dengan adanya sarana prasarana infrastruktur terbangun yang baik.

Pola Padat Karya di Masa Covid-19

Nama program : Jaringan Pengaman Sosial

Nama kegiatan : Padat Karya Infrastruktur Penanganan Dampak Covid di Daerah Irigasi Mbay.

Dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagekeo sebagai tugas lain yang diberikan Bupati / Pimpinan. Tidak masuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dinas, tapi masuk dalam kode Belanja Tidak Terduga (BTT).

Total anggaran dari BTT Rp 8.265.584.500, dengan rincian untuk upah kerja Rp 2.802.270.000, pengadaan bahan/material
Rp 5.066.048.300; Sewa alat Rp 3.666.900; dan Operasional Rp 393.599.300 (operasional termasuk honor tim persiapan, pelaksana, pengawas, PPK, Tenaga Ahli dan Narasumber) melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, para Penyuluh, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Nagekeo, dan Dinas Nakertrans sendiri dibantu 3 Asisten Setda Nagekeo selaku Narasumber.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa padat karya ini menggunakan swakelola type I, yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan langsung oleh dinas dan petani sebagai tenaga kerja.

Pihak-pihak yang terlibat sekaligus penerima manfaat dari program ini meliputi petani, supplier/pedagang/pengusaha lokal yang memiliki dan menjual material batu, pasir dan semen.

Suplier ditentukan oleh PPK, sehingga yang bersangkutan bisa adakan batu, pasir, semen untuk drop ke tempat kerja. Jumlah supplier ada 17 orang.

Pemilik Quari (batu, pasir) di dalamnya juga ada tenaga kerjanya sendiri yang dibayar oleh sipplier.

Waktu pelaksanaan, mulai pada Juni 2020 di P3A KM I. tengah. Selesai terakhir pada Jumad 18 Desember 2020 di KM II.b.1 kiri.

Jumlah P3A 41, dengan 42 paket pekerjaan.

Padat karya adalah padat kerja. Jenis pekerjaan dan hasilnya yakni Saluran Permanen, Box dan Pintu Pembagi. Ada 1 P3A yakni P3A KM I.4 kiri di Desa Aeramo yang ada tambahan pekerjaan talang (jembatan air).

Hasil yg didapatkan yakni upah pekerja, pintu pembagi dan Box.

Upah terbayar untuk 3.337 petani dan 17 orang supplier. Saluran tersier rencana 12.106 meter, realisasi 12.800 meter. Ada kelebihan target karena ada tambahan swadaya petani sendiri yang disisihkan dari upah kerja mereka sendiri.

Juga ada 197 unit pintu, terdiri dari pintu ukuran 50x30 cm ada 135 unit, dan 50x50 cm ada 62 unit. Box pembagi berjumlah 64 box.

Sesuai catatan rekaman dinas, para petani yang dijumpai saat berakhir pekerjaan padat karya lugas mengungkapkan.

"Luar biasa. Aduh pak kadis, dulu air tiba di sawah butuh waktu berhari-hari. Saat ini sudah bisa terlayani dalam hitungan jam.

"Dulu baku rebut air karena ada yang tutup saluran pembagi pakai batang pisang, pintu pun rusak. Setelah kerja, saat ini air terbagi merata...

"Syukur pemerintah kasih dengan HOK. Kalau pun tidak, kami tetap siap kerja, karena ini kami butuh, kami punya sawah, kami punya saluran...

Ada beberapa anggota P3A yang upah (HOK) nya disepakati untuk disisihkan guna menuntaskan saluran permanennya.

Marsel Lowa, diakhir percakapan, menyampaikan bahwa tahun 2021, dari sisi anggaran memang tidak dialokasikan.

"Saran saya, kiranya tim anggaran pemerintah daerah bisa alokasikan anggaran padat karya. Pola yang sama bisa diadopsi oleh satuan kerja lainnya sesuai tupoksi masing,"ujar Marsel.
(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)