Opini Pos Kupang

Korupsi Pejabat Publik

Dalam kurun waktu 1 bulan, dua Menteri pada pemerintahan Presiden Jokowi dicokok KPK karena tersandung kasus korupsi

Editor: Kanis Jehola
Korupsi Pejabat Publik
Dok POS-KUPANG.COM
Logo Pos Kupang

Oleh : Yohanes Jimmy Nami Dosen Ilmu Politik-Fisip Undana

POS-KUPANG.COM - Dalam kurun waktu 1 bulan, dua Menteri pada pemerintahan Presiden Jokowi dicokok KPK karena tersandung kasus korupsi. Ini menambah deratan panjang pejabat negara yang tersandung kasus korupsi.

Dalam berbagai level pemerintahan, korupsi masih terus merajalela dan menjadi momok bagi penyelenggaran negara.

Terbukti selama kurun waktu 2019-2020 terdapat kurang lebih 17 kepala daerah ditangkap oleh KPK. Hal ini menunjukan masih maraknya prilaku menyimpang berkaitan dengan kewenangan yang justru dipraktekan oleh para penyelenggara negara di republik ini.

Baca juga: Longsor di Manggarai Barat, Listrik di 3 Kecamatan Alami Pemadaman, Ini Penyebabnya

Ini juga sekaligus mengkonfirmasi bahwa penegakan hukum yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan masalah korupsi tidak memberikan efek jera bagi para pelakunya.

Tantangan Bersama

Masih maraknya prilaku koruptif dengan berbagai macam varian modus yang dipertontonkan ke muka publik benar-benar menguji kinerja dan sepak terjang KPK sebagai lembaga yang diamanahkan untuk menekan prilaku koruptif.

Sebagai salah satu institusi yang lahir dari rahim reformasi, tentunya semangat memerangi korupsi menjadi agenda utamanya dalam fungsi kolaboratif bersama dengan dua lembaga penegakan hukum lainnya yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

Baca juga: Kasus Tanah Manggarai Barat, Abdul Hakim: Gories Mere dan Karni Ilyas Diperiksa di Jakarta

Ekspektasi masyarakat terhadap KPK cukup kuat dalam menekan laju kembangnya korupsi ternyata belum cukup maksimal, ini terbukti korupsi masih subur.

Hampir setiap hari pemberitaan terhadap penangkapan para koruptor, baik itu pejabat publik maupun pihak swasta terus mewarnai media-media yang ada di Indonesia. Korupsi seperti keniscayaan bagi sebagian orang.

Berbagai kasus-kasus korupsi yang sebelumnya hanya melibatkan oknum institusi negara, sekarang berkembang dan melibatkan oknum dari sektor swasta sebagai elemen yang cukup intens terlibat dalam beberapa kasus korupsi yang muncul belakangan ini.

Kejahatan korupsi masuk dalam kategori kejahatan luar biasa, dengan demikian upaya pencegahan dan pemberantasannya juga harus dengan cara yang luar biasa.

Peran lembaga KPK harus bisa secara kuat dan konsisten hadir ditengah kerisauan masyarakat terhadap akselerasi lembaga tersebut. Hal ini selaras dengan cita-cita penguatan demokrasi Indonesia yang berdasarkan hukum, berkeadilan sosial dan anti KKN, yang sedang terus diperjuangkan seluruh komponen bangsa.

KPK harus benar-benar independen dalam tugas dan fungsinya, fokus pada kerja pencegahan dan penanggulangan korupsi di Indonesia. Kerja pemberantasan korupsi harus komprehensif, dari hulu ke hilir, sistematis, menjangkau semua aspek yang berkaitan dengan penguatan kesejahteraan masyarakat.

Halaman
123
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved