Rakor Investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bahas Percepatan Pengembangan Pariwisata

Rakor Investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bahas Percepatan Pengembangan Pariwisata Kawasan Labuan Bajo - Flores

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Manggarai Barat, Senin (7/12/2020).

Berlangsung di Hotel Sylvia, Labuan Bajo, Rakor bertema "Forum Floratama, Koordinasi Investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif" ini, dibuka oleh Direktur Keuangan dan Komunikasi Publik BOPLBF, I Nyoman Wija Sugiantara. 

Rakor bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan situasi terkini, termasuk isu dan kendala dalam investasi di kawasan pariwisata super prioritas Labuan Bajo, serta upaya merumuskan langkah - langkah percepatan pengembangan pariwisata kawasan Labuan Bajo - Flores.

Hadir dalam Rakor Plt. Sekertaris Daerah (Sekda) Manggarai Barat; Ismail Surdi, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bupati Manggarai Barat; Martinus Ban, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); Fransiskus Sodo, Kepala Divisi (Kadiv) Investasi BOPLBF; Nesya Amelia, Perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), juga perwakilan dari instansi pemerintah daerah seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Direktur Utama (Dirut) BOPLBF, Shana Fatina dalam pernyataan resminya yang disampaikan melalui Direktur Keuangan dan Komunikasi Publik BOPLBF, I Nyoman Wija Sugiantara mengatakan, visi besar yang ingin dibangun bersama adalah terciptanya rencana terpadu pariwisata yang mendorong investasi sehingga dapat terlaksana pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif kelas dunia kawasan Labuan Bajo - Flores.

"BOPLBF berkomitmen mendukung pemerintah daerah dalam upaya mencapai target maksimal mendorong kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo - Flores," katanya dalam siaran pers yang diterima POS-KUPANG.COM pada Selasa (8/12/2020) malam.

Pemerintah pusat telah mengamanahkan Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas dan juga mempercayakan Labuan Bajo sebagai tuan rumah perhelatan internasional seperti KTT G-20 dan ASEAN Summit 2023 mendatang. 

"Tentunya beberapa investasi akan dibutuhkan untuk menyokong event besar ini. Kita perlu menyiapkan setidaknya 5000 kamar dengan rincian 2000 kamar level bintang 5 dan 3000 kamar level lainnya, demikian juga infrastruktur pendukung seperti aksesibilitas," ujarnya.

Upaya merealisasikan berbagai kebijakan terkait pengembangan destinasi pariwisata super prioritas sangat membutuhkan keterlibatan dan sinergitas seluruh elemen dan stakeholder terkait di Labuan Bajo dalam merumuskan kebijakan- kebijakan strategis yang mampu mendorong pengembangan pariwisata kelas dunia sebagai leading sector (sektor unggulan) yang menggerakkan perekonomian daerah.

"Tentunya, kemajuan itu hanya bisa dicapai bila kita semua bergandengan tangan dan bahu membahu saling mendukung. Kemajuan itu hanya bisa dicapai bila kita bekerja sama", tegas Shana melalui pernyataan tertulisnya yang dibacakan oleh Direktur Keuangan BOPLBF, I Nyoman Wija Sugiantara.

Sementara itu, Plt. Sekda Mabar, Ismail Surdi dalam sambutannya mengatakan, Kemajuan pariwisata turut mendorong percepatan berbagai sektor lain yang mendukung pengembangan investasi dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo Flores.

"Hal yang kita bahas pada hari ini akan semakin dituntut hasilnya. Dalam upaya mewujudkan investasi bidang pariwisata maupun secara umum, tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti regulasi yang mendukung percepatan investasi namun tetap memperhatikan kaidah teknis peraturan yang berlaku, transparansi, pelayanan yang terpadu, serta penyiapan tenaga kerja berkualitas", ucap Ismail.

Lebih lanjut Ismail menjelaskan, percepatan investasi tidak semata untuk meningkatkan pendapatan daerah, namun juga membantu penyerapan tenaga kerja lokal. 

"Kita harus siap dengan investasi yang akan datang, kita akan dorong tenaga kerja kita agar mampu berdaya saing, sehingga sesuai dengan standar yang dipunyai investor. Dan tentu saja, kepastian hukum adalah hal yang paling penting bagi investor, dan kita harus bisa memastikan itu," pungkas Ismail.