Bukan Mensos Terancam Hukuman Mati, di ILC Hariz Azhar Ungkap Hal Krusial yang Lebih Penting Diulas

"Masalahnya bener-bener nempel soal korupsi dan pemenuhan HAM, ini cukup kewajiban negara harus dijalankan tetapi potensi kejahatannya juga semesta, meluas."

"Bansos ini melibatkan K/L di daerah juga dan masuk ke birokrasi perencanaan dan lain-lain, pertanyaan saya KPK kan tidak ada di tiap daerah dan kabupaten. Uang tersebut juga bukan cuma di Kemensos, tetapi juga di daerah. Yang ada di daerah itu siapa? kan ada Kejaksaan, Kepolisian dan Ombudsman. Tetapi ini semua menyatupadukannya dimana?" beber Haris Azhar.

Haris menjelaskan, Presiden dan DPR harusnya melaksanakan fungsi pengawasan setelah perencanaan program.

"Bukan hanya sekadar bicarakan hukuman mati. Tetapi harus ada konsep pemulihan dalam ham. Apakah dengan menghukum mati seseorang maka apakah minyak curahnya akan terkoreksi? Apakah ditangkapnya Mensos lalu kualitas beras menjadi membaik?," ucap Haris Azhar.

Haris menyatakan, KPK saat ini baru fokus terhadap akuntabilitas terhadap masalah Mensos Juliari, belum mengenai menjawab problem di lapangan.

"Bansos ini hanya sebagai alat kelengkapan foto bukan alat kelengkapan hidup bagi masyarakat miskin yang angkanya numbuh terus menurut BPS. Siapa yang mengawal dari hulu ke hilir?" tanya Haris Azhar.

Kemudian, Haris meminta adanya kesatupaduan antar lembaga untuk mengawal program bansos covid-19 ini.

"Makanya saya bilang kita jangan-jangan senang dengan tindakan teaterikal, menterinya ditangkap padahal dibawahnya gak ada perubahan. Itu penting untuk kita lihat."

"Kita harus melihat bagaimana kondisi kemiskinan yang terus tumbuh dan apakah bantuan itu membantu," ujar Haris.

Untuk itu, Haris Azhar meminta agar lembaga dan partai politik bekerjasama membuka kanal pengaduan dugaan korupsi di tiap daerah.

Selain itu, Haris Azhar juga menyoroti pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.

"Aspek yang mau saya bahas itu siapa yang memeriksa selama ini? Pengawasan DPR, lembaga pengawasan seperti KPK dan sebagainya? bukan cuma hitungin ada pencoblosan yang salah atau tidak, bukan sekadar melihat kesalahan menantu Presiden ada atau tidak."

"Tetapi juga harus dilihat kenapa tiap masa kepresidenan itu Mensos ditangkap? termasuk jika dalam pembuktiannya nanti dia benar atau tidak. Ini ada uang legit di sektor bansos, atas nama bansos maka bisa dipakai buat apa dan penentuannya gerak cepat. Tetapi ada yang ringkih disitu secara sistematik dan struktural," imbuh Haris Azhar.

Dengan kondisi demikian, Haris khawatir adanya penyalahgunaan dana bansos di dalam pilkada maupun pemilu.

Untuk itu, ia meminta adanya pengawasan terhadap petahana yang maju di Pilkada karena mereka merupakan pengambil kebijakan yang besar, termasuk mengenai program bansos.