Nasib Juliari Batubara, Dulu Jadi Orang Pertama Dipanggil Jokowi, Kini Jadi Orang Ke-2 Ditangkap KPK

Setelah Diperiksa 12 Jam, Mensos Juliari Batubara Langsung Ditahan

Menteri Sosial Juliari P Batubara menjalani pemeriksaan 12 jam lebih, Minggu (6/12/2020).

Setelah diperiksa, Juliari ditahan selama 20 hari di Rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan.

Mensos Juliari Batubara saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan bansos Covid-19.

Berdasarkan keterangan Ketua KPK Firli Bahuri, keduanya akan ditahan selama 20 hari terhitung dari 6-25 Desember 2020.

Selain itu, KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang yang totalnya Rp 14,5 miliar.

"KPK telah melakukan penyitaan barang bukti berupa uang rupiah sebesar Rp 11,9 miliar, US Dollar sebesar 171,085 atau setara dengan Rp 2,42 miliar, dan Singapura dolar 23.000 atau setara Rp 243 juta. Atau total sekira kurang lebih Rp 14,5 miliar," ungkap Firli dikutip dari kompas.tv.

Terancam Hukuman Mati

Juliari Batubara bahkan bisa terancam hukuman mati dari pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri. 

Mengapa? Apa alasan Juliari bisa terancam hukuman mati?

Dikutip Tribunnews dari setkab.go.id, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam pada April 2020 lalu.

Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional," bunyi Diktum KESATU pada Keppres tersebut.

Tak hanya itu, pada Desember 2019 lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, pernah membahas, siapapun yang melakukan korupsi saat bencana, akan terancam hukuman mati.

Mahfud MD menyebutkan perangkat hukum mengenai hukuman mati bagi koruptor sudah ada.

Namun, kriteria bencana tersebut belum diluruskan.

"Koruptor bisa dijatuhi hukuman mati kalau melakukan pengulangan atau melakukan korupsi disaat ada bencana, nah itu sudah ada."

"Cuma kriteria bencana itu yang sekarang belum diluruskan."

"Nanti kalau itu mau diterapkan tidak perlu ada undang-undang baru, karena perangkat hukum yang tersedia sudah ada," bebernya, Selasa (10/12/2019), dilansir Tribunnews.

Firli Bahuri juga telah menjelaskan alasan mengapa Juliari Batubara bisa terancam dijatuhi hukuman mati.

Mengutip Tribunnews, Firli mengatakan hukuman mati bisa diberikan pada Juliari Batubara jika terbukti melanggar Pasal 2 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Ya, kita paham bahwa di dalam ketentuan UU 31 tahun 99 pasal 2 yaitu barang siapa yang telah melakukan perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain, melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara di ayat 2 memang ada ancaman hukuman mati," terang Firli di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020), dini hari.

"Kita paham juga bahwa pandemi Covid-19 ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana non-alam,"

"Sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini, apa yang kita lakukan, kita masih akan terus bekerja terkait dengan bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa untuk bantuan sosial di dalam pandemi Covid-19," imbuhnya.

Juliari Batubara telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan bansos penanganan Covid-19 bersama empat orang lainnya.

Mereka adalah Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW), yang merupaan pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial.

Serta Ardian IM dan Harry Sidabuke, selaku pihak swasta.

"KPK menetapkan lima orang tersangka. Sebagai penerima JPB, MJS dan AW. Kemudian sebagai pemberi AIM dan HS," ujar Firli.

Dikutip dari Kompas.com, penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Sabtu (5/12/2020) dini hari.