Presiden Sementara Papua Barat Segera Umumkan Kabinet Papua Merdeka, OPM Ajukan Mosi Tidak Percaya

Akan tetapi, gelombang penolakan otsus hingga kini masih terjadi.

Meski berbeda pandangan terkait pemerintahan sementara Papua Barat, kedua organisasi pro-kemerdekaan Papua, ULMWP dan TPNPB-OPM sepakat menentang otsus.

"Kami menolak perpanjangan 'Otonomi Khusus' dari Jakarta bersama dengan para pemimpin gereja Protestan dan Katolik, kelompok masyarakat, dan 102 organisasi yang mendukung petisi massa menentang pembaruannya," ujar ketua ULMWP Benny Wenda dalam keterangan tertulis.

Sementara juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom menegaskan ada atau tidak ada otonomi khusus, "tidak ada pengaruh sama sekali pada perjuangan" demi kemerdekaan Papua.

"Itu kan program pemerintah Indonesia, tidak ada pengaruh sama sekali," kata dia.
"Itu Indonesia yang kasih, itu gula-gula manis," cetusnya.

Sementara, pegiat HAM Papua, Yan Christian Warinussy memandang apapun kebijakan dan langkah politik yang dilakukan terkait Papua, semestinya "membawa dampak yang positif bagi pemenuhan hak asasi rakyat Papua"

"Karena mereka selalu menjadi korban dari kepentingan dua kelompok ini, kelompok pemerintah Indonesia dan kelompok perlawanan, termasuk yang diwadahi oleh ULMWP itu sendiri," ujarnya.

Sementara Kantor Staf Presiden menegaskan kembali bahwa pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan kesejahteraan untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua, melalui otonomi khusus yang dianggap sebagai "jalan tengah" penyelesaian masalah Papua.

Akan tetapi, kelanjutan otonomi khusus yang sudah berlangsung selama dua dekade itu ditentang oleh gerakan pro-kemerdekaan dan sejumlah warga Papua. (bbc news indonesia)

(*)

Artikel ini telah tayang di bangkapos.com dengan judul Ngaku Presiden Papua Barat, Benny Wenda Malah Dapat Mosi Tidak Percaya dari Sayap Militer OPM, https://bangka.tribunnews.com/2020/12/03/ngaku-presiden-papua-barat-benny-wenda-malah-dapat-mosi-tidak-percaya-dari-sayap-militer-opm?page=all