Gerakan Pemuda Ansor Gelar Apel Virtual: Nyatakan Dukung Penuh TNI-Polri Jaga Keutuhan NKRI

 Temui GP Ansor, Menlu AS Singgung Komunis

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo menuding Partai Komunis China (PKC) telah melakukan tindakan-tindakan yang mengancam kebebasan beragama di China.

Hal tersebut disampaikan Pompeo ketika bertemu dengan organisasi Gerakan Pemuda Ansor di Jakarta, Kamis (29/10/2020).

Pompeo menambahkan pihaknya telah mengetahui bahwa PKC telah berusaha meyakinkan Indonesia untuk tidak mempercayai informasi tentang penyiksaan terhadap muslim Uighur.

Ia juga mengklaim telah bertemu dengan etnis Kazakh yang juga menjadi korban penahanan di Xinjiang.

"Ketika Anda mendengar cerita-cerita ini, tanya hati Anda. Lihat faktanya, dengarkan para penyintas dan keluarga mereka. Pikirkan tentang apa yang Anda ketahui tentang bagaimana pemerintah otoriter memperlakukan mereka yang menentang aturannya," tambah Pompeo.

Menurut Pompeo Indonesia memiliki potensi peran yang kuat dalam mempertahankan kebaikan, baik di kawasan maupun dunia.

Hal tersebut telah terlihat dari peran Indonesia di berbagai organisasi seperti ASEAN, G20 dan Dewan Keamanan PBB.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas tidak menanggapi langsung seruan Mike Pompeo terkait kebebasan beragama di China.

Namun, ia tetap menekankan urgensi laporan Komisi Hak yang Tidak Bisa Dicabut (Commission on Unalienable Rights atau CUR) Departemen Luar Negeri AS, yang telah dikajinya.

Menurutnya, GP Ansor dan GP Nahdlatul Ulama sependapat dengan laporan tersebut.

"Kami berdiri, berupaya bersama orang-orang dengan tujuan yang baik untuk setiap keyakinan dan negara yang memelihara keadilan dan dunia yang harmonis dilandasi oleh asas saling menghormati akan hak yang setara dan kemanusiaan yang bermartabat," jelas Yaqut Cholil Qoumas dalam pertemuan dengan Pompeo di Jakarta.

Yaqut sebelumnya juga akan mengkampanyekan tentang hak yang tak dapat dicabut seperti hak untuk berkeyakinan di Indonesia.

Menurutnya, gagasan dalam laporan tersebut sejalan dengan ajaran Islam dan konstitusi Indonesia.

Selain itu, kata dia, lembaganya mendorong agar umat Islam dapat mengambil peran dalam mengatasi persoalan kemanusiaan di tingkat internasional.