Tabungan Keuangan Timor leste Dikabarkan Bakal Habis Tahun 2025, Benarkah? Cek Fakta Berikut

POS-KUPANG.COM -  Tabungan Keuangan Timor leste Dikabarkan Bakal Habis Tahun 2025, Benarkah? Cek Fakta Berikut

Timor Leste, negara ini memperoleh kemerdekaan dari Indonesia tahun 1999, dan secara resmi melalui referendum tahun 2002.

Meskipun merdeka kurang lebih 20 tahun lamanya, negara ini terus mendapat sorotan karena ekonominya yang tak kunjung membaik.

Baca juga: Sudah Jadi Kekasih Vicky Prasetyo, Tapi Mantan Pacar Kalina, Indra Weber Ramli Ngaku Masih Cinta

Baca juga: Zodiakmu Termasuk? 4 Zodiak Ini Dikenal Paling Serakah, Ada yang Egois & Suka Manfaatkan Orang Lain 

Baca juga: Ingin Kembangkan Sepak Bola, Pemain Madura United Guntur Ariyadi Ikut Kursus Kepelatihan INFO

Ladang minyak yang dikuasai Australia, hingga kesejahteraan masyarakatnya yang dianggap cukup buruk.

Pada 29 Agustus 2016, negara ini melakukan proses rekonsiliasi PBB, di Den Haag, untuk menyelesaikan sengketa minyak dengan Australia.

Timor Leste berharap hal ini akan menyelesaikan kebuntuan, tentang sengketa batas laut yang kaya akan minyak bumi.

Kepentingan utama Timor Leste adalah mengamankan kepemilikan ladang gas Greater Sunrise.

Menurut New Mandala, minyak gas tersebut mendukung ambisi industri minyak yang selama ini dielu-elukan Timor Leste.

Strategi diplomasi ini dirancang menekan pemerintah Australia untuk tunduk pada pengadilan internasional mengenai penetapan batas.

Pada tahun 2002, Australia menarik diri dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan Pengadilan Internasional untuk instrumen arbitrase Hukum Laut.

Hal itu memaksa Timor Leste untuk bernegosiasi secara bilateral dalam konteks asimetri kekuatan yang signifikan.

Namun, strategi Timor Leste untuk membawanya ke Den Haag gagal untuk menghindari rintangan utama.

Perselisihan yang tidak bisa diselesaikan ini mencegahnya mencapai tujuan Greater Sunrise.

Tantangan kebijakan yang sebenarnya bagi Timor Leste adalah kerentanannya yang meningkat yang disebabkan oleh situasi ekonomi yang menurun dengan cepat.

Terus terang, Timor Leste kehabisan waktu.

Baca juga: Sudah Jadi Kekasih Vicky Prasetyo, Tapi Mantan Pacar Kalina, Indra Weber Ramli Ngaku Masih Cinta

Baca juga: Zodiakmu Termasuk? 4 Zodiak Ini Dikenal Paling Serakah, Ada yang Egois & Suka Manfaatkan Orang Lain 

Baca juga: Ingin Kembangkan Sepak Bola, Pemain Madura United Guntur Ariyadi Ikut Kursus Kepelatihan INFO

Baca juga: COBA Cek Siapa Tahu Shiomu Termasuk, Tahun 2021 Tahun Kerbau Logam 5 Shio ini Akan Beruntung 

Sekitar 95 persen dari anggaran negara Timor Leste berasal dari pendapatan minyak dan gas dari Wilayah Pengembangan Minyak Bersama.

Merupakan sumber penghasilan sekitar 80 persen dari seluruh PDB Timor-Leste.

Pemantau ekonomi La'o Hamutuk memperkirakan bahwa ladang minyak Bayu-Undan akan berhenti berproduksi pada tahun 2022 dan dana kekayaan negara senilai 16 miliar dollar AS dapat habis pada tahun 2025.

Tanpa bantuan arbitrator pihak ketiga untuk tujuan penetapan batas, ketergantungan minyak Timor Leste yang signifikan menciptakan kerentanan yang telah dieksploitasi oleh pemerintah Australia berturut-turut.

Timor-Leste memandang Perjanjian 2006 tentang Pengaturan Maritim Tertentu di Laut Timor (CMATS) sebagai tidak valid karena tuduhan mata-mata Australia selama negosiasi 2004.

Tuduhan mata-mata bukanlah hal baru, tetapi tampaknya digali sebagai taktik yang sengaja dirancang untuk memisahkan Timor Leste dari CMATS.

Kasus Pengadilan Internasional untuk menentukan validitas CMATS saat ini sedang menunggu keputusan.

Jika Timor Leste menang, itu berarti kembali ke titik awal dengan negosiasi Greater Sunrise.

Sulit untuk melihat bagaimana ini menyajikan solusi praktis dan jangka panjang untuk menyelesaikan perselisihan.

Terlepas dari retorika simbolis tentang batas-batas dan kedaulatan, persaingan sebenarnya seputar batas-batas maritim permanen menyangkut di mana batas-batas itu harus ditarik.

Hal ini berkaitan dengan perbedaan interpretasi Timor Leste dan Australia terhadap hukum internasional, khususnya pedoman yang diberikan oleh UNCLOS dalam penentuan batas.

Satu klaim menyesatkan yang berulang dalam komentar tentang masalah ini adalah Timor Leste akan memiliki minyak dan gas Laut Timor jika perbatasan ditetapkan sesuai dengan prinsip garis tengah UNCLOS.

Memang benar bahwa garis tengah tersebut didukung oleh hukum perjanjian kontemporer, praktek kenegaraan dan yurisprudensi internasional.

Namun, garis krusial dalam menentukan kepemilikan Greater Sunrise secara spesifik bukanlah garis median, melainkan batas lateral timur.

Menetapkan garis tengah akan memberikan JPDA kepada Timor Leste, tetapi itu sudah menerima bagian 90 persen dari sumber daya yang menipis itu.

Agar Timor Leste dapat menguasai Greater Sunrise, batas lateral timur yang memisahkannya perlu bergeser secara substansial ke timur.

Sengketa Laut Timor semakin menyerupai permainan jurang, yang mungkin terbukti membawa malapetaka bagi kenegaraan Timor.

Australia dapat memperpanjang perselisihan, dan sejarah memberi tahu kita bahwa ia akan terus melindungi kepentingan nasionalnya.

Tetapi bagaimana Timor Leste akan memenuhi anggaran negara jika rencana eksploitasi untuk Greater Sunrise tidak disepakati pada tahun 2025?

Bahkan jika Timor-Leste dapat meyakinkan Australia untuk menyelesaikan perbatasan di ICJ, resolusi akan memakan waktu bertahun-tahun lagi.

Apakah pengadilan dapat memperlakukan ini sebagai sengketa bilateral masih dipertanyakan karena Indonesia muncul di latar belakang sebagai calon penggugat ketiga.