Politisi Gerindra Fadli Zon Disebut Akan Gantikan Edhy Prabowo, Saatnya Pembuktian Tukang Kritik
Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan oleh KKP dalam dugana kasus suap eksport nakan lobster atau benur telah memunculkan spekulasi mengenai sos
lihat foto
M Qodari juga menegaskan reshuffle kabinet termasuk pergantian menteri KKP sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Tergantung juga Pak Jokowi apakah mau melakukan perubahan di Kementerian KKP saja atau sekalian reshuffle kabinet," ujar Qodari.
Dengan demikian, menurut Qodari, sekaligus beberapa kursi menteri akan diganti.
"Namun itu butuh kondisi yang spesial," ujarnya.
Sebaiknya Bukan Orang Parpol
Sementara itu Peneliti Center of Maritime Studies for Humanity, Abdul Halim meminta pemerintah berhati-hati memilih pengganti eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang terjerat kasus suap atas penentuan jasa kargo ekspor benih lobster.
Dia menuturkan, baiknya menteri yang dipilih tak berpihak pada kalangan partai politik (parpol) tertentu untuk mencegah konflik kepentingan.
"Yang berasal dari partai rentan untuk tanda kutip menyalahgunakan kewenangan, untuk kepentingan kelompok dan golongannya. Sehingga akan sangat baik profesional yang ditunjuk, yang memiliki ketegasan, kelugasan, dan memiliki kapasitas yang memadai," kata Halim kepada Kompas.com, Kamis (26/11/2020).
Dia menuturkan, sosok Menteri KP selanjutnya harus memiliki visi dan misi untuk memakmurkan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelestarian ekosistem pesisir.
Selain punya visi dan misi, menteri tersebut harus berpihak pada masyarakat kelautan dan perikanan. Sebisa mungkin, segala aturan yang dibuat harus memberikan ruang pada nelayan untuk memberi masukan.
"Harus profesional, mementingkan bangsa dan negara, dan memastikan bahwa mandat konstitusi dijalankan di tingkat eksekutif dalam hal ini Menteri KP," pungkas Halim.
Baca juga: Arahan Jokowi, Bupati Bekasi Tegaskan APBD 2021 Fokus Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Sebelumnya diberitakan, KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka usai ditangkap sepulangnya dari AS pada Rabu dini hari, (25/11/2020).
Penetapan tersangka membuat Edhy Pranbowo mundur dari jabatannya sebagai Menteri KP dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara sesuai arahan Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.
