Pemprov NTT Beri Izin Usaha operasi Produksi Tambang Manggarai Timur

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Pemprov NTT) akhirnya memberikan izin usaha pertambangan kepada PT Istindo Mitra Manggarai untuk melakukan operasi produksi di Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur , NTT.

Pemberian Izin usaha operasi produksi pertambangan ini dilaksanakan dengan penandatanganan bersama izin oleh Pemprov NTT dan manajemen PT Istindo Mitra Manggarai yang disaksikan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur di Palacio, Hotel Aston Kupang pada Kamis (26/11/2020) pagi.

Dalam kesempatan penandatanganan tersebut, hadir Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, Marsianus Jawa mewakili Gubernur NTT, Karo Humas Pemprov NTT, Ardu Jelamu Marius, Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, Ketua DPRD Manggarai Timur, Heremias Dupa dan GM PT Istindo Mitra Manggarai, Didimus Soe. Hadir pula jajaran manajemen PT Istindo Mitra Manggarai dan Naga Merah.

Baca juga: Gerardus: Anggaran Balik Lahan Masyarakat Perlu Ditingkatkan

Dalam sambutannya, Kepala Dinas PMPTSP NTT, Marsianus Jawa mengatakan, pihaknya "membuka keran" agar NTT menjadi ramah untuk semua investasi yang masuk. Saat ini, angka investasi di NTT cukup tinggi.

Namun demikian, angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) atau penambahan kapital terhadap output investasi di NTT masih terbilang tinggi melebihi angka ICOR nasional. Angka ICOR NTT berada pada level 9, lebih tinggi tiga poin dari angka ICOR nasional pada level 6.

Baca juga: David Boimau Minta Polres TTS Tindak Tegas Tambang Batu Warna Di Luar Lokasi Berijin

Dijelaskannya, tingginya angka ICOR ini disebabkan oleh penambahan upaya investor untuk meyakinkan masyarakat sekitar untuk menerima kehadiran investasi. Selain itu, tingginya angka ICOR juga dipengaruhi adanya pungutan liar.

Tetapi dalam konteks investasi oleh PT Istindo Mitra Manggarai, Marsianus Jawa mengakui jika investor tidak butuh "energi ekstra" untuk meyakinkan masyarakat sekitar lokasi investasi.

"Tetapi untuk Istindo, kita berterima kasih kepada bapak bupati, bapak ketua DPRD yang mampu menjaga itu (penerimaan investasi), kendati masih ada yang mengganggu sana sini. Sehingga kerjanya investor tidak terlalu banyak untuk meyakinkan masyarakat untuk setuju terhadap investasi di tempat itu," kata Marsianus Jawa.

Sementara itu, meski ada laporan terkait pungutan liar, namun Marsianus Jawa mengaku belum menemukan secara langsung adanya tindakan itu di lapangan.

"Bapak ibu saya mau pastikan di tempat ini, saya belum temukan kendati pun ada laporan, khusus Dinas PMPTSP provinsi, pengurusan perizinan untuk investasi tanpa biaya," tegasnya.

Pemerintah provinsi, kata Marsianus, berupaya untuk terus memberi kemudahan kepada semua investor untuk menanamkan investasi di NTT.

"Bagaimana membantu atau memfasilitasi semua investor, ya kita koordinasi dengan kabupaten/kota untuk memberi kemudahan, kami juga menjaga supaya para investor itu tidak terlalu dibebani, karena semua perusahaan punya CSR untuk bakti kepada masyarakat," katanya.

Ia mengatakan, untuk proses investasi di Lamba Leda Manggarai Timur, akan dibuatkan regulasi sehingga masyarakat mendapat kepastian hukum. Selain itu, pihak investor dan pemda akan memastikan tidak ada kerusakan lingkungan yang timbul dari proses eksplorasi produksi yang dilaksanakan.

"Apa yang dikhawatirkan masyarakat akan kita penuhi dengan regulasi, pemerintah dan investor juga akan memperbaiki lingkungannya," janjinya.

Ia mengatakan, izin yang diberikan tersebut telah melalui proses yang panjang. Baik dari sisi administrasi maupun sisi penerapan AMDAL. "Dinas memutuskan memberi izin, dan izin ini sudah melalui proses," katanya.

Sementara itu, Karo Humas Pemprov NTT, Ardu Jelamu Marius mengatakan, APBN, APBD 1 dan APBD 2 untuk daerah masih terbatas sehingga dibutuhkan investasi untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

"Kita perlu investasi karena APBD Matim sangat kecil. Kalau ada investasi sehingga ada kesempatan masyarakat meningkatkan taraf hidup untuk memajukan daerah," katanya.

Menurut GM PT Istindo Mitra Manggarai, Didimus Soe, investasi mereka untuk tambang batu gamping di Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, NTT itu senilai Rp 10 triliun.

Pihaknya, akan memulai operasi eksplorasi dengan melibatkan masyarakat sekitar. Kehadiran investasi tersebut, kata Didimus juga akan memberi retribusi untuk daerah.

"Ada benefit yang didapat oleh masyarakat, mulai groundbreaking nanti ada banyak pekerjaan yang mana masyarakat dilibatkan, ada pembinaan kepada masyarakat untuk suplai kebutuhan juga dapat benefit dari retribusi," katanya.

Ia juga mengatakan, serapan tenaga kerja akan memprioritaskan masyarakat sekitar tambang untuk terlibat dengan didahului pelatihan-pelatihan.

Bupati Manggarai Timur Agas Andreas mengatakan, izin yang ditandatangani dan diberikan saat ini adalah izin usaha batu gamping. Perusahaan akan mulai melakukan eksplorasi produksi batu gamping di lokasi tambang tersebut.

"Saat ini baru izin usaha tambang batu gamping. Jadi tahap satu ini baru batu gamping. Tahap dua nanti akan ada AMDAL untuk pabrik semen," kata Agas.

Terkait masih adanya pro-kontra terhadap investasi untuk mengeksplorasi kawasan di Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, NTT sebagai kawasan tambang batu gamping dan pabrik semen, diakui Bupati Agas sebagai hal yang lumrah. Pemerintah daerah, kata dia, tetap konsen pada tugas untuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk dengan membuka keran dan memberi ruang investasi bagi para investor.

"Pro dan kontra itu biasa, pemerintah memberikan apresiasi kepada masyarakat pro yakni kelompok pemilik lahan yang menerima tambang dan pabrik. Tetapi ada kelompok lain, yakni pecinta lingkungan dan kelompok masyarakat luar yang mempersoalkan dampak lingkungan akibat investasi ini," katanya.

"Tugas kita mengawasi, seperti apa pelaksanaannya. Jadi kita mengawasi pertambangan harus sesuai dengan standar lingkungan. Ya pro kontra pasti tidak akan selesai," katanya.

Demikian pula Ketua DPRD Manggarai Timur, Heremias Dupa. Menurutnya, DPRD Manggarai Timur telah memberikan penilaian bahwa kebijakan tersebut (investasi) sangat strategis, karena itu dari awal ada yang menolak dan menerima. Menurutnya, yang terpenting adalah semua syarat sudah dipenuhi sehingga izin tersebut dapat dikeluarkan. (Laporan wartawan POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)