Malam-Malam Anak Buah Pangdam Jaya Mayjen Dudung Datangi Kediaman Imam Besar FPI Rizieq Shihab

Ungkapan Pangdam Jaya , Dudung Abdurachman yang akan menindak tegas pihak-pihak yang merusak ketetangan di Jakarta dan mengusulkan pembubaran FPI mendapat sambutan positif masyarakat bukan saja di Jakarta tetapi di seluruh Indonesia

Masyarakat berharap sikap tegas aparat kepada kelompok-kelompok yang tidak taat hukum

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional ( Lemhannas ) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo setuju dengan tindakan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrachman yang memerintahkan prajuritnya menurunkan baliho bergambar Rizieq Shihab.

Agus mengatakan, harus ada yang berani melawan Rizieq Shihab, karena menurutnya apa yang dikatakan Rizieq Shihab terhadap negara, pemerintah, dan khususnya TNI , sudah keterlaluan.

"Secara politis saya setuju, harus ada yang berani melawan Habib Rizieq ."

"Karena apa yang dia katakan itu sudah keterlaluan, terutama kepada TNI."

"Jadi secara politik, harus ada yang bisa melawan dia, dan itu ditunjukkan oleh Pangdam Jaya beserta anak buahnya," kata Agus ketika dihubungi Tribunnews, Jumat (20/11/2020).

Namun demikian, kata Agus, secara kewenangan TNI tidak berwenang menurunkan baliho atas dasar menyalahi aturan ketertiban umum dan hukum.

Agus mengatakan, tindakan tersebut seharusnya dilakukan oleh Satpol PP atau Kepolisian, karena kedua institusi tersebut bertugas menegakkan hukum.

Ia menilai tugas Kepolisian adalah melakukan tugas politik dari otoritas politik di daerah.

"Harusnya polisi itu melaksanakan keputusan politik dari otoritas politik di daerah, karena polisi itu adalah penegak hukum dan kamtibmas di daerah," tutur Agus.

Namun demikian, kata Agus, salah kewenangan tersebut berasal dari belum tertatanya institusi-institusi aparatur negara.

"Negara ini akan begini terus, kacau terus, salah kewenangan terus."

"Secara kewenangan memang tentara tidak punya kewenangan untuk menurunkan baliho. Tugas tentara itu perang," tegas Agus.

Terkait ancaman persatuan dan kesatuan yang kerap disuarakan Panglima TNI maupun Pangdam Jaya, Agus menilai jika ancaman itu berasal dari dalam negeri, maka merupakan kewenangan kepolisian, dengan mendasarkannya pada undang-undang apa yang dilanggar.