Seleksi Kepala SMA Sederajat di NTT, DPRD : Jangan Karena Kedekatan dan Unsur Politis

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pemerintah Provinsi NTT ( Pemprov NTT) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melaksanakan seleksi kepala sekolah untuk SMA dan sederajat.

Berdasarkan surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT nomor 424/4230/PK/2020, seleksi telah dibuka sejak surat dikeluarkan pada 10 November 2020.

Rekapan hasil pendaftaran oleh koordinator wilayah Flores diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT paling lambat 16 November 2020 dan untuk wilayah Timor, Sumba, Alor, Rote dan Sabu pada 20 November 2020. Sementara itu, jadwal ujian dimulai sejak 18 November hingga 4 Desember 2020 berdasarkan zonasi.

Baca juga: JPS Bantuan Sosial Covid-19 90 Persen Telah Tersalur , Info

Menurut Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Adelino DC Soares, uji kompetensi tersebut dilaksanakan dalam rangka Restorasi kepemimpinan satuan Pendidikan.

Terhadap proses tersebut, anggota komisi V DPRD NTT, Yohanes Rumat meminta agar seleksi diprioritaskan kepada sekolah yang kepala sekolahnya akan segera pensiun, masa tugas melebihi ketentuan maksimal dua periode maupun sekolah yang memiliki masalah atau terdapat pengaduan internal maupun masyarakat sekitar sekolah.

Baca juga: Dominikus dan Sisilia Alami Kerugian Material Rp 80 Juta

Politisi fraksi PKB ini mengatakan, ada banyak laporan masyarakat maupun sekolah khususnya di daerah, bahwa kepala sekolah yang sedang bertugas saat ini kebanyakan merupakan hasil proses seleksi para bupati atau wali kota sebelum ada pengalihan SMA SMK SLB ke Provinsi.

"Dengan demikian secara psikologis, para kepala sekolah ini cenderung bertuan ke bupati/wali kota. Beberapa tahun terakhir para kepala sekolah setelah pengalihan ke Provinsi mereka hanya bersifat pengukuhan kembali oleh Gubernur," ujar wakil rakyat asal Manggarai Timur ini kepada POS-KUPANG.COM, Jumat (20/11/2020) pagi.

Oleh karena itu, pada proses seleksi kali ini, pihaknya berharap Gubernur NTT benar benar melakukan proses seleksi yang transparan dan akuntabel sesuai dengan kemampuan dan yang telah diisyaratkan oleh petunjuk teknis maupun persyaratan lainnya.

"Jauhi penentuan kelulusan atau pengukuhan kembali hanya karena faktor kedekatan atau unsur politik serta kepentingan tertentu. Kalau cara ini masih dipakai atau dipertahankan maka persentase kebodohan atau keterbelakangan dunia pendidikan kita tetap nomor urut ke tiga dari belakang," katanya mengingatkan.

Ia mengatakan, harapan gubernur NTT terhadap peningkatan dan perubahan kualitas pendidikan NTT dari urutan 32 ke urutan 18 merupakan pikiran yang cerdas. Dengan politik anggaran di bidang pendidikan yang mencapai Rp 2 triliun lebih pada 2021, pihaknya yakin akan memiliki manfaat dan nilai guna terhadap kemajuan Pendidikan. Karenanya pihak DPRD provinsi NTT menyambut baik ide tersebut.

"Kami berharap SDM kepala sekolah betul-betul diseleksi secara profesional, hanya dengan profesional dan punya kecerdasan memimpin dan mengajar bagus sekolah sekolah kita akan berubah dan berkualitas," pungkas Yohanes Rumat. (Laporan wartawan POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)