Hanya Pelabuhan Lewoleba yang Masih Dikelola Pemda, Hasilnya Fasilitas Memprihatinkan
pelabuhan regional dan lokal seperti Pelabuhan Balauring dan Wulandoni untuk dikelola oleh pemerintah daerah setempat.
Penulis: Ricardus Wawo | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Hanya Pelabuhan Lewoleba yang Masih Dikelola Pemda, Hasilnya Fasilitas Memprihatinkan
POS-KUPANG.COM-LEWOLEBA-Aktivitas bongkar muat barang dan penumpang di Pelabuhan Laut Lewoleba cukup ramai setiap hari. Dari pagi sampai sore hari selalu terlihat aktivitas kapal penumpang dan kapal barang di sana.
Namun sayangnya, kondisi Pelabuhan Laut Lewoleba sangat memprihatinkan. Fasilitas ruang tunggunya tak terurus. Dermaga sandar kapal juga sudah retak, ada pecahan di mana-mana dan tak pernah diperbaiki. Karet fender dermaga pun sudah copot karena rusak.
Andi Lasar, warga Lewoleba, berujar melihat kondisi yang ada pemerintah Kabupaten Lembata memang kelihatan tak berniat melakukan pembenahan dan perbaikan fasilitas pelabuhan tersebut.
Menurutnya, jika mau dibandingkan dengan pelabuhan lainnya di NTT, maka Pelabuhan Lewoleba adalah yang terburuk.
"Beda jauh dengan Pelabuhan Larantuka atau Pelabuhan Tobilota di Adonara. Pelabuhan Lewoleba sudah tidak terurus," ujarnya di Lewoleba, Kamis (19/11/2020).
Dia berharap pemerintah daerah bisa segera menyerahkan pengelolaan pelabuhan kepada Kementerian Perhubungan sehingga bisa diperbaiki dengan dana dari pemerintah pusat. Dia pesimistis keseluruhan fasilitas pelabuhan bisa dibenahi dengan dana APBD Kabupaten Lembata.
Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Lewoleba M Arifin mengakui kalau Pelabuhan Laut Lewoleba merupakan satu-satunya pelabuhan mayor yang masih dikelola oleh pemerintah daerah. Sedangkan pelabuhan lainnya sudah lama dikelola oleh kementerian.
Arifin menerangkan jika ingin fasilitas pelabuhan diperbaiki maka pemerintah daerah harus menyerahkan aset dan pengelolaan kepada kementerian terlebih dahulu.
"Sampai sekarang belum ada penyerahan lahan (dari pemda) sehingga itu mandek begitu," ungkap Arifin ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/11/2020).
Pihaknya sudah beberapa kali melakukan pendekatan dengan Pemda Lembata perihal penyerahan lahan kepada Kementerian Perhubungan supaya anggaran dari pemerintah pusat bisa dikucurkan untuk memperbaiki fasilitas yang rusak. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda hal itu dipenuhi.
"Kita lihat kan pelabuhannya bagus kan (pelabuhan yang dikelola kementerian). Kita lihat sendiri dermaga (Lewoleba) sudah rusak, kita mau minta anggaran (dari kementerian) tidak bisa," ujarnya.
Lebih lanjut, Arifin menjelaskan Pelabuhan Lewoleba merupakan pelabuhan pengumpul yang berarti harus dikelola oleh kementerian. Sementara itu, ada rencana kalau Kementerian Perhubungan hendak menyerahkan pelabuhan regional dan lokal seperti Pelabuhan Balauring dan Wulandoni untuk dikelola oleh pemerintah daerah setempat.
Jika pemerintah sudah menyerahkan kawasan pelabuhan dikelola kementerian maka pihaknya langsung mengurus semua kebutuhan supaya pelabuhan tersebut bisa diperbaiki dengan anggaran dari pemerintah pusat.
Dia pun menjamin pengelolaan pelabuhan oleh kementerian tidak serta merta menghilangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lembata.
"Mau kembangkan tidak bisa. Saya masih menunggu dukungan dari pemda untuk serahkan lahan. Sampe sekarang belum ada penyerahan lahan dari pemda," tandasnya.
"Frekuensi kunjungan kapal sangat banyak. Kapal kapal kargo yang lagi bongkar, kalau kapal perintis masuk mereka harus keluar dulu. Jadi ada antrean. Apalagi Kalau sudah masuk Kapal Pelni," ungkap Arifin.
Baca juga: Manggarai Masih Bebas ASF, 281 Ekor Babi Mati Diduga Streptococcus dan Penyakit Lainya
Baca juga: Pernah Bermimpi Anda Atau Teman Meninggal Dunia? Apakah Pertanda Buruk? Ini Tafsiran Lengkapnya!
Baca juga: Sulit Dapat Data Teknis Dari Perangkat Daerah di NTT
Baca juga: Ini Fokus APBD 2021 Kabupaten Lembata
"Kami bersyukurlah kalau pemda bisa dukung. Rencana Induk Pelabuhan (RIP) sudah sementara menunggu keputusan dari menteri dan rekomendasi dari gubernur dan bupati sehingga kita bisa susun urus data dukung. Bagaimana kita mau urus data dukung kalau belum ada dia punya lahan," pungkasnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo)
